REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh meminta negara-negara di Uni Eropa untuk bergegas dan mengakui negara Palestina. Hal itu disampaikan kepada sejumlah anggota Parlemen Eropa melalui aplikasi Zoom, pada Rabu (27/5), dilansir dari Arutz Sheva pada Kamis (28/5).
Shtayyeh dalam kesempatan itu menyatakan, pengakuan Negara Palestina penting untuk mempertahankan solusi kedua negara dan untuk melawan rencana aneksasi Israel. Dia membuka pintu bagi negara-negara yang ingin berinisiatif serius mengupayakan proses perdamaian di bawah dukungan internasional multilateral.
"Karena keberhasilan proses perdamaian tergantung pada keberadaan mediator yang adil, prinsip-prinsip yang jelas dan disepakati, prinsip-prinsip kemitraan yang serius, dan jadwal yang ditetapkan," kata Shtayyeh.
Israel, kata Shtayyeh, telah melanggar semua perjanjian yang ditandatangani, sehingga Palestina tidak bisa terikat dengan kesepakatan Oslo itu. Menurut dia, rencana aneksasi Israel akan memiliki implikasi tidak hanya untuk Palestina tetapi juga untuk keamanan di seluruh wilayah.
Otoritas Palestina geram terhadap perjanjian koalisi antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Pemimpin Partai Biru dan Putih Benny Gantz. Keduanya bersepakat membagi kekuasaan Israel.
Netanyahu saat ini sedang menjalani proses hukum atas tiga dakwaan kasus korupsi. Dia akan tetap menjabat sebagai perdana menteri selama 18 bulan, lalu akan digantikan oleh Gantz. Itu berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani oleh keduanya.
Otoritas Palestina mengecam dukungan AS terhadap langkah yang diambil Israel. Menteri Kehakiman Palestina pun baru-baru ini mengancam AS dengan tuntutan hukum karena mendukung langkah Israel.
Para pejabat Arab Palestina juga menekan negara-negara untuk secara resmi mengakui Palestina. Seruan-seruan itu telah berkembang sejak Presiden AS Donald Trump mengungkap rencana perdamaiannya untuk Israel dan Arab Palestina. Ketua PA Mahmoud Abbas dengan cepat menolak rencana AS itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika