REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Massa yang memprotes rasisme di Inggris merobohkan patung seorang pedagang budak pada abad ke-17, Edward Colston, di Kota Bristol, Ahad (7/5). Aksi itu dilakukan di tengah desakan publik yang meminta monumen pedagang budak lainnya di Inggris dirobohkan.
Robohnya patung Colston memicu perdebatan antara warga Inggris. Banyak yang mempertanyakan apakah aksi menjatuhkan patung itu merupakan perbuatan merusak atau momen bersejarah yang dapat menarik perhatian masyarakat terhadap peran Inggris pada era jual beli budak.
Anggota Partai Buruh, Andrew Adonis mengatakan Inggris "terlalu lambat" merobohkan patung para pedagang budak dan "penjahat imperialis" lainnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sajid Javid dari Partai Konservatif mengatakan aksi massa itu merupakan perbuatan melawan hukum.
"Saya tumbuh besar di Bristol. Saya benci mengetahui Edward Colston mencari untung dari jual beli budak. Namun, (aksi, red) ini tidak benar, jika warga Bristol ingin merobohkan sebuah momumen, caranya harus demokratis, bukan dengan aksi merusak yang melawan hukum," kata Javis lewat pernyataan tertulisnya, mengutip reuters, Senin (8/6).
Rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan massa aksi "Black Lives Matter" bersorak saat mereka merobohkan patung Colston dan mendorongnya ke sungai saat berunjuk rasa pada akhir pekan. Warga Inggris di beberapa kota, seperti London, Manchester, Glasgow, dan Edinburgh, turun ke jalan pada Minggu memprotes rasisme dan aksi brutal kepolisian.
Colston, lahir di Bristol pada 1636, merupakan seorang pedagang dan anggota parlemen, yang kekayaannya diperoleh dari penjualan sekitar 80.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari Afrika dan wilayah Karibia ke Amerika. Banyak dari mereka mati dalam perjalanan.
Patung Colston, terbuat dari tembaga, didirikan pada 1895. Monumen itu jadi pusat protes masyarakat pada masa lalu dan ada petisi yang mendesak patung itu segera dirobohkan. Petisi tersebut sejauh ini tela ditandatangani lebih dari 11.000 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika