REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Orang-orang turun ke jalan-jalan di Berlin, London, Paris, dan kota-kota lain di seluruh dunia untuk berdemonstrasi mendukung gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat (AS). Mereka melampiaskan kemarahan atas tanggapan Presiden Donald Trump terhadap pembunuhan polisi kepada George Floyd di Minnesota.
Tapi, ketika masyarakat turun ke jalan menuntut masalah diskriminasi, para pemimpin sekutu AS bersusah payah menghindari mengkritik Trump secara langsung. Contoh saja Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Dia memilih diam ketika diminta untuk mengomentari keputusan membersihkan pengunjuk rasa damai di luar Gedung Putih untuk membuka jalan di gereja terdekat untuk Trump.
Trudeau hanya berdiri termenung di podiumnya yang tampaknya memikirkan jawabannya. Butuh lebih dari 20 detik sebelum ia menjawab bahwa Kanada juga menderita diskriminasi sistemik dan tetap tidak pernah menyinggung presiden AS.
"Kita harus menjadi sekutu dalam perang melawan diskriminasi, kita perlu mendengarkan, kita perlu belajar, dan kita perlu bekerja keras untuk memperbaikinya, untuk mengetahui bagaimana kita bisa menjadi bagian dari solusi untuk memperbaiki hal-hal," kata Trudeau.
Kanselir Jerman, Angela Merkel, menghindari pertanyaan di televisi ZDF tentang Trump pekan lalu. Dia mengatakan pembunuhan Floyd sangat mengerikan. "Rasisme adalah sesuatu yang mengerikan dan masyarakat di AS sangat terpolarisasi," ujarnya
Ketika ditekan, Markle mengakui bahwa gaya politik Trump adalah gaya yang sangat kontroversial. Namun, dia tidak menjawab lebih lanjut ketika ditanya apakah memiliki kepercayaan padanya.
Wakil direktur kantor Berlin dari lembaga think tank German Fund Jerman, Sudha David-Wilp, menyatakan tanggapan Markle dan kepala negara lainnya ini kombinasi dari berbagai kepentingan. Dia dan Trump masih bekerja sebagai kepala negara yang menuntut kesopanan dalam berkomunikasi, ditambah lagi, ada kemungkinan Trump kembali melanjutkan periode kedua.
"Tidak pantas bagi rekan-rekannya untuk mengkritik, terutama ketika sangat jelas bahwa mereka khawatir bahwa AS sedang mengalami masa yang sangat sulit. Anda memiliki tiga kali lipat depresi ekonomi, krisis kesehatan, dan sekarang, dari tentu saja, keresahan sosial karena masalah rasisme," kata David-Wilp.
Tapi, David-Wilp mengatakan sulit bagi para pemimpin seperti Trudeau dan Merkel untuk bersikap. Keduanya dipandang sebagai pembela demokrasi liberal. Sedangkan Presiden Trump telah menginjak-injak banyak nilai yang menopang demokrasi liberal, perlindungan minoritas, kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut kematian Floyd mengerikan dan mendukung hak untuk memprotes. Namun, dia mendesak demonstrasi dilakukan secara damai.
"Tuan Trump, di antara banyak hal lainnya, ia adalah presiden AS, yang merupakan sekutu terpenting kami di dunia saat ini. Apa pun yang orang katakan tentang hal itu, apa pun yang dikatakan orang di sebelah kiri tentang hal itu, AS adalah benteng perdamaian dan kebebasan dan telah terjadi sepanjang hidup saya," kata Johnson.
Presiden Prancis Emmanuel Macron memilih cara berbeda. Dia dari dulu menghindari mengkritik Trump secara khusus, tetapi Macron telah vokal dalam berbicara menentang kebijakan seperti tarif anggur yang diperkenalkan oleh pemerintah, belum membuat penampilan publik sejak Floyd dibunuh pada 25 Mei.
Padahal, Perancis menemukan beberapa protes atas peristiwa itu selama sepekan terakhir. Kondisi ini pun memberikan tekanan yang semakin besar pada pemerintah untuk mengatasi tuduhan kebrutalan dan rasisme di dalam kepolisian.
Beberapa pemimpin telah berbicara lebih keras seperti Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dia mengkritik tanggapan terhadap protes di AS sebagai otoriter ketika ditekan di parlemen pekan lalu untuk tanggapan eksplisit atas pembunuhan Floyd.
"Saya berbagi dan berdiri dalam solidaritas dengan demonstrasi yang terjadi di AS," kata Sanchez.
Sedangkan Presiden Rusia Vladimir Putin masih belum bicara secara langsung persoalan demonstrasi besar di AS. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menyebut situasi di AS konyol.
"Saya ingin percaya bahwa sebelum menunjukkan semangat mereka dalam melindungi hak-hak 'yang ditindas' dan 'pembangkang' di negara-negara lain, otoritas AS akan mulai dengan cermat mengamati standar demokrasi dan memastikan kebebasan warga negara mereka di rumah," kata Zakharova.
Ikuti Whatsapp Channel Republika