REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Mahkamah Agung Amerika Serikat (MA AS) menolak untuk mendengar delapan kasus seputar kekebalan hukum yang melindungi pejabat pemerintah dari tuntutan. Sebanyak tujuh dari delapan kasus melibatkan anggota kepolisian yang dituduh melakukan kekerasan berlebihan atau pelanggaran lainnya.
Sebanyak enam dari tujuh kasus yang melibatkan polisi, penggugat yang menuntut petugas merupakan naik banding dari pengadilan yang lebih rendah. Polisi yang menjadi terdakwa mendapatkan kekebalan bersyarat.
Pada kasus-kasus itu, hakim yang menolak untuk mendengar perselisihan tentang petugas di Tennessee dapat digugat karena menggunakan anjing polisi. Anjing itu menggigit seorang pria yang diduga telah mengangkat tangannya sebagai bentuk penyerahan diri.
Hakim Clarence Thomas yang dikenal skeptis terhadap kekebalan bersyarat menyatakan dalam perbedaan pendapat bahwa pengadilan seharusnya mendengarkan kasus itu. Hanya, keputusan bersama menyatakan semua gugatan ditolak.
Masalah penggunaan kekuatan polisi telah menjadi sorotan sejak pria Afrika-Amerika bernama George Floyd meninggal akibat perwira polisi Minneapolis berlutut di lehernya. Pembunuhan Floyd memicu protes di kota-kota AS menuntut reformasi polisi, dengan beberapa demonstran menyerukan penghapusan kekebalan bersyarat untuk petugas penegak hukum.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Republik di Washington telah menyusun peraturan dari Undang-Undang reformasi kepolisian. Beberapa anggota Demokrat dari Komite Kehakiman House of Representatives mendengar kesaksian pekan lalu tentang praktik polisi, mengecam penolakan pengadilan terhadap kasus-kasus tersebut.
"Kegagalan MA untuk mempertimbangkan kembali aturan hukum yang cacat ini membuat semakin penting bagi Kongres untuk bertindak," Ketua Komite Kehakiman, Jerrold Nadler, dan dua anggota komite lainnya mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Beberapa anggota parlemen dari Partai Republik menentang penghapusan imunitas bersyarat. Gedung Putih pun telah mengisyaratkan tentangan atas reformasi peraturan kepolisian yang dilakukan.
MA mengakui kekebalan bersyarat 50 tahun lalu untuk melindungi pejabat pemerintah dari tuntutan hukum yang sembarangan. Polisi mengatakan keputusan itu memastikan mereka dapat membuat keputusan sepersekian detik dalam situasi berbahaya tanpa khawatir akan digugat nanti. Namun, kritikus mengatakan peraturan itu terlalu sering membiarkan kebrutalan polisi tidak dihukum.
Reuters menerbitkan investigasi pada 8 Mei yang menunjukkan cara kerja kekebalan bersyarat mempermudah polisi untuk membunuh atau melukai warga sipil dengan impunitas. Penyelidikan menemukan bahwa berdasarkan pedoman Mahkamah Agung, polisi sering melarikan diri dari tanggung jawab.
Bahkan sikap itu tetap dilakukan polisi ketika pengadilan yang lebih rendah menentukan petugas menggunakan kekuatan berlebihan untuk melanggar Amandemen Keempat Konstitusi AS. Hal itu akan terus terjadi selama tindakan spesifik mereka belum ditetapkan secara jelas dalam kasus-kasus sebelumnya.
Salah satu kasus yang ditolak MA adalah milik pria tunawisma bernama Alexander Baxter di Tennessee. Dia menantang keputusan pengadilan tingkat rendah yang memberikan kekebalan kepada dua petugas yang menggunakan anjing polisi untuk melumpuhkannya pada 2014.
Baxter menerangkan dia sudah meletakkan tangannya untuk menandakan menyerah dan anjing polisi tetap menggigitnya. Hal ini mengakibatkan cedera pada lengannya yang memerlukan perawatan di rumah sakit.
Petugas yang menangkap Baxter, Brad Bracey dan Spencer Harris, mengatakan Baxter tidak menanggapi peringatan dan mereka tidak melihat tangannya terangkat. Baxter menggugat para petugas di pengadilan federal, menuduh mereka menggunakan kekuatan berlebihan. Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Keenam di Cincinnati, Ohio, memberikan kekebalan bersyarat kepada petugas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
