REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Pengadilan tinggi Brasil memberikan izin kepada polisi untuk memeriksa catatan keuangan dan catatan telepon dari anggota parlemen federal yang bersekutu dengan Presiden Jair Bolsonaro. Keputusan oleh Hakim Agung Alexandre de Moraes melibatkan catatan pribadi 11 anggota parlemen.
Keputusan itu dibuat setelah polisi federal Brasil menggerebek 21 rumah anggota parlemen dengan surat perintah penggeledahan. Para anggota parlemen tersebut diduga membiayai aksi unjuk rasa yang menyerukan intervensi militer untuk menutup Kongres dan Mahkamah Agung.
Di antara mereka yang menjadi target penggeledahan adalah anggota Kongres Daniel Silveira dan blogger konservatif Allan dos Santos, termasuk anggota parlemen Carla Zambelli dan Bia Kicis. Dalam sebuah pernyataan, kantor pers Zambelli mengatakan, dia belum mendapatkan informasi keputusan pengadilan tinggi terkait pemeriksaan catatan keuangannya.
"Jika ada yang berharap menemukan sesuatu dari saya, mereka akan memiliki kekecewaan besar," ujar Zambelli dalam sebuah pernyataan.
Selain itu, Kicis juga belum mendapatkan informasi resmi mengenai keputusan pengadilan. Dia mengatakan polisi federal telah menggerebek rumahnya. "Polisi federal ada di apartemen saya. Tuduhan ini tidak masuk akal," ujar Kicis.
Konfrontasi antara Presiden Bolsonaro dengan Mahkamah Agung meningkat ketika pandemi virus corona di negara itu semakin meningkat dan menjadi yang terburuk di dunia. Penanganan Bolsonaro terhadap krisis kesehatan telah menuai kecaman dari berbagai pihak. Bolsonaro dianggap sangat abai dengan pandemi virus corona yang telah menewaskan sekitar 44 ribu warga Brasil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika