REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengadakan sidang terbuka tentang aneksasi Israel atas bagian-bagian Tepi Barat. Pertemuan terbuka yang akan mengundang pihak Israel dan Palestina untuk membahas konsekuensi kemungkinan aneksasi tersebut.

Laporan The Jerusalem Post menyebutkan agenda pertemuan itu seharusnya diadakan secara tertutup tetapi sekarang akan terbuka untuk publik. Melalui pertemuan tersebut, Israel dan Otoritas Palestina akan memiliki kesempatan untuk mempresentasikan posisi mereka tentang kedaulatan masing-masing dalam diskusi nanti.

Pertemuan akan berlangsung satu sepekan sebelum 1 Juli, tanggal di mana Israel berencana mulai langkah aneksasi. Duta besar Israel untuk PBB Danny Danon menuturkan pihaknya akan berdialog yang berkelanjutan dengan masyarakat internasional.

"Tetapi sangat penting untuk dicatat bahwa keputusan apa pun tentang masalah itu akan diambil oleh pemerintah Israel, dan bukan oleh orang lain," kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon, dilansir dari The Jerusalem Post, Ahad (21/6).

Danon mengatakan, kritik internasional harus fokus pada penolakan Palestina untuk datang ke meja perundingan dan bernegosiasi dengan Israel. Selama diskusi nanti, Danon diharapkan untuk membahas sejarah permukiman Yahudi di Yudea dan Samaria.

"Sama seperti negara lain mana pun yang tidak dapat menganeksasi tanahnya sendiri, Israel tidak dapat menganeksasi tanah yang sudah menjadi miliknya," kata Danon.

Duta Besar Israel akan menolak sikap oposisi yang datang dari negara-negara Arab dan Eropa. Selain itu, dia akan berpendapat bahwa Palestina telah lama menolak untuk merundingkan berbagai proposal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika