REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan menunda pelaksanaan pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat yang diagendakan dilakukan pada Rabu (1/7). Hal itu dia ungkapkan saat menghadiri pertemuan dengan anggota parlemen dari Likud Party pada Senin (29/6).

Netanyahu mengisyaratkan masih menjalin diskusi dengan Amerika Serikat (AS) perihal rencananya mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. "Saya memiliki jalur komunikasi positif dan hangat dengan Amerika dan ketika saya memiliki sesuatu untuk dilaporkan, saya akan melaporkannya," ucapnya, dikutip laman Times of Israel.

Netanyahu tak menampik bahwa pencaplokan Tepi Barat merupakan proses yang rumit. Terdapat banyak pertimbangan diplomatik dan keamanan yang tidak dapat dia bahas secara publik. "Kami mengatakan bahwa (pencaplokan) akan terjadi setelah 1 Juli," ujarnya.

Menurut seorang sumber, salah satu pertimbangan Netanyahu membatalkan pencaplokan adalah keputusan mendatang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tentang apakah badan tersebut memiliki yurisdiksi untuk meluncurkan penyelidikan kejahatan perang terhadap Israel dan Palestina.

Dalam pertemuan dengan anggota parlemen dari Likud Party, Netanyahu mengatakan mitra koalisinya di Blue and White Party tak menjadi faktor apakah pencaplokan Tepi Barat akan berjalan sesuai rencana atau tidak. "Kami sedang dalam pembicaraan dengan tim AS di Israel. Kami melakukannya secara diam-diam. Masalahnya tidak sampai Blue and White (Party), mereka juga bukan faktor," kata Netanyahu.

Sebelumnya Ketua Blue and White Party Benny Gantz menyatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkan harus didahulukan dari setiap keputusan politik. Saat ini Gantz menjabat sebagai menteri pertahanan Israel. Nantinya dia akan menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri  sebagai bagian dari kesepakatan pemerintahan koalisi persatuan.

Awalnya Gantz tak mendukung langkah sepihak pencaplokan Tepi Barat. Namun dia telah setuju dan memperkenankan Netanyahu untuk memajukan rencana semacam itu setelah 1 Juli jika dia dapat mengamankan dukungan mayoritas di parlemen (Knesset).

Dalam pertemuan dengan para diplomat penting AS yang terlibat dalam diskusi pencaplokan Tepi Barat pada Senin lalu, Gantz mengatakan bahwa aneksasi Tepi Barat harus diundur. Alasan yang dikemukakan Gantz adalah masih berlangsungnya krisis Covid-19.

"1 Juli bukan tanggal yang sakral. Berurusan dengan virus Corona dan konsekuensi sosial-ekonomi dan kesehatannya adalah masalah yang lebih mendesak yang perlu ditangani sekarang," kata Gantz kepada utusan AS untuk Timur Tengah Avi Berkowitz.

Ikuti Whatsapp Channel Republika