REPUBLIKA.CO.ID, ALJIR - Gerakan Masyarakat Perdamaian yang berhaluan Islam terbesar di Aljazair menganggap Prancis bertanggung jawab atas semua krisis yang dialami rakyat Libya.
Dalam sebuah pernyataan dari Gerakan Masyarakat Perdamaian di Aljazair, Prancis dan negara-negara Arab penyebar fitnah yang menentang kehendak rakyat Libya, bertanggung jawab atas krisis rakyat Libya sejak awal.
"Kami mengingatkan Anda semua bahwa sikap dan prinsip Aljazair di Libya didasarkan pada pengakuan legitimasi," ungkap pernyataan itu.
Persiapan amandemen konstitusi di Aljazair
Pernyataan itu juga menyinggung urusan internal Aljazair di mana mereka telah menyerahkan kepada Kepresidenan Aljazair sebuah dokumen yang berisi rekomendasi mengenai rancangan konstitusi.
Dalam dokumen yang berisi rancangan undang-undang yang diserahkan kepada kepresidenan itu mencakup 240 amandemen dan tambahan UU, yang tercantum alasan masing-masing. Selain itu, gerakan tersebut juga menunda publikasi konten artikel tersebut hingga minggu depan.
Presiden Abdelmadjid Tebboune menunjuk sebuah delegasi yang terdiri dari 17 pakar yang dipimpin oleh pakar konstitusi internasional Ahmad Laraba untuk menyiapkan konstitusi baru dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan pada 8 Januari lalu.
Di Aljazair, perubahan konstitusi sebelumnya terjadi pada 2009 dan 2014 untuk membuka jalan bagi mantan Presiden Abdelaziz Bouteflika untuk menjabat sebagai presiden yang ketiga kali.
Perubahan-perubahan yang dibuat selama periode Bouteflika ini sering dikritik oleh pihak oposisi karena memberikan wewenang dan kekuasaan yang luas dalam menguasai peradilan, dan hal tersebut menjadi salah satu alasan kemacetan sistem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika