REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pemimpin Hong Kong pro-Beijing Carrie Lam menilai Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang diberlakukan oleh Beijing pekan lalu bukanlah malapetaka dan kesuraman bagi Hong Kong. Carrie Lam pun membantah tidak mengetahui rincian undang-undang keamanan nasional Hong Kong sebelum diumumkan.

Berbicara di konferensi pers, Lam mengatakan, dia tahu beberapa perincian peraturan sebelum diumumkan. Namun dia belum melihat rancangan lengkapnya. Undang-Undang itu akan mengembalikan status Hong Kong sebagai salah satu kota teraman di dunia setelah protes keras pro-demokrasi tahun lalu.

"Dibandingkan dengan undang-undang keamanan nasional negara-negara lain, itu adalah hukum yang agak ringan. Cakupannya tidak seluas di negara-negara lain dan bahkan China," kata Lam tanpa menyebut nama negara-negara tersebut.

Undang-undang tersebut telah dikritik oleh negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, serta kelompok-kelompok hak asasi, karena merusak kebebasan yang dijamin di bawah "satu negara, dua sistem" yang disetujui sebagai bagian dari kembalinya koloni Inggris ke pemerintahan China pada tahun 1997. Undang-undang tersebut juga memberikan kehadiran lembaga penegak hukum pemerintah China di Hong Kong untuk pertama kalinya.

Kekuatan interpretasi Undang-undang itu terletak pada pihak berwenang di China daratan, tempat kelompok-kelompok hak asasi manusia melaporkan penahanan dan penghilangan secara sewenang-wenang.

Baik pejabat pemerintah Hong Kong dan China mengatakan undang-undang itu penting untuk menutup lubang pertahanan keamanan nasional yang terbuka.

Lam mengatakan bahwa keamanan nasional adalah "garis merah" yang tidak boleh dilanggar.

"Jika wartawan di Hong Kong berkomitmen untuk tidak melanggar undang-undang baru, Lam menjamin bahwa wartawan diizinkan untuk melakukan peliputan secara bebas di kota," kata Lam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika