REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Sameh Shoukry, Menlu Yordania Ayman al-Safadi, Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian, dan Menlu Jerman Heiko Maas merilis pernyataan bersama menolak keras rencana pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat oleh Israel pada Selasa (7/7).
"Kami sepakat, setiap aneksasi wilayah Palestina yang diduduki pada 1967 akan menjadi pelanggaran hukum internasional dan membahayakan fondasi proses perdamaian. Kami tidak akan mengakui perubahan apa pun pada perbatasan 1967 yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak dalam konflik," kata mereka, dikutip laman Times of Israel.
Menurut mereka, pencaplokan Tepi Barat juga akan memiliki konsekuensi serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan. "(Pencaplokan) akan menjadi penghalang utama bagi upaya yang bertujuan mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil. Itu juga bisa memiliki konsekuensi untuk hubungan dengan Israel," ujar mereka.
Mereka menegaskan dukungan dan komitmen kuat terhadap solusi dua negara yang dinegosiasikan berdasarkan hukum internasional. "Kami membahas bagaimana memulai kembali keterlibatan yang bermanfaat antara Israel dan Palestina, serta menawarkan dukungan kami dalam memfasilitasi jalan menuju negosiasi," kata mereka.
Dalam pernyataan tersebut, Mesir adalah negara pertama yang secara resmi menentang rencana pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat. Kairo sempat bergeming setelah Israel mengumumkan rencana aneksasi Tepi Barat yang diagendakan pada 1 Juli lalu.
Pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat rencananya dilakukan pada Rabu pekan lalu atau tanggal 1 Juli. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan menunda pelaksanaannya. Kendati menunda, Netanyahu menyebut tetap melanjutkan pembicaraan rencana aneksasi dengan mitranya Amerika Serikat (AS).
Rencana pencaplokan telah menyebabkan pemerintahan Netanyahu menghadapi keretakan. Ketua Blue and White Party Benny Gantz yang menjabat sebagai menteri pertahanan Israel menghendaki agar keputusan politik yang dibuat saat ini diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 beserta efek sosial-ekonominya.
Meski saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan, Gantz nantinya menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri. Kedua tokoh itu membentuk pemerintahan koalisi dengan kesepakatan pembagian masa jabatan perdana menteri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika