Senin 13 Jul 2020 15:50 WIB

Taliban Tolak Seruan Gencatan Senjata di Afghanistan

Taliban mengaku belum menemukan alternatif dari konflik di Afghanistan

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini
Pemimpin politis top Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar (ketiga dari kiri) bersama delegasi Taliban lainnya tiba untuk melakukan pembicaraan di Moskow, Rusia, 28 Mei 2019.
Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Pemimpin politis top Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar (ketiga dari kiri) bersama delegasi Taliban lainnya tiba untuk melakukan pembicaraan di Moskow, Rusia, 28 Mei 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Taliban telah menolak seruan komunitas internasional untuk menerapkan gencatan senjata di Afghanistan. Mereka mengatakan belum menemukan alternatif dari konflik yang masih berlangsung. 

Juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengungkapkan kesepakatan yang telah dicapai kelompoknya dengan Amerika Serikat (AS) di Doha, Qatar, pada Februari lalu, termasuk di dalamnya tentang dimulainya proses negosiasi intra-Afghanistan, diperlukan agar konflik dapat berkurang dan berakhir. "Jika ada yang mencari gencatan senjata sebelum perundingan, maka itu tidak masuk akal," kata Mujahid melalui akun Twitter pribadinya pada Ahad (12/7), dikutip laman Yeni Safak.

Baca Juga

Dia menekankan tentang pentingnya penyelesaian proses pertukaran tahanan Taliban. Setelah itu negosiasi intra-Afghanistan harus segera diluncurkan guna menemukan resolusi untuk konflik Afghanistan. 

Pekan lalu, Presiden Afghanistan Mohammed Ashraf Ghani memperingatkan proses perdamaian di negaranya mungkin menghadapi tantangan serius jika Taliban melanjutkan perang. Dalam sebuah konferensi virtual dengan perwakilan dari 20 negara regional dan organisasi internasional, Ghani menekankan, meskipun pemerintahannya memiliki kapasitas dan kemauan politik untuk mengakhiri perang, ia telah menawarkan solusi politik kepada Taliban agar tak lagi melancarkan aksi kekerasan. 

"Pemenang perdamaian adalah rakyat Afghanistan dan kawasan. Dukungan regional untuk sistem demokrasi di Afghanistan akan semakin memperkuat kerja sama regional," katanya.

Sejalan dengan perjanjian perdamaian AS-Taliban, Pemerintah Afghanistan seharusnya membebaskan lima ribu tahanan Taliban. Sebagai balasannya, Taliban akan melepaskan seribu pasukan keamanan pemerintah. Hal itu menjadi syarat jika pemerintah ingin meluncurkan negosiasi intra-Afghanistan. 

Namun, proses pertukaran tahanan berjalan lamban dan akhirnya terhenti pada Mei lalu. Hal itu kemudian dibarengi melonjaknya aksi kekerasan serta kekerasan oleh milisi Taliban. 

Menurut sumber resmi, Pemerintah Afghanistan menahan sekitar 12-15 ribu milisi, termasuk mereka yang berasal dari Pakistan, Asia Tengah, dan negara-negara Teluk. Sementara itu, tak ada data pasti perihal berapa jumlah pasukan yang ditahan Taliban. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement