REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Sudan mengumumkan keadaan darurat di bagian wilayah Darfur yang dilanda konflik setelah terjadi kekerasan dan kerusuhan di dua kota. Negara itu selama bertahun-tahun tidak memiliki kerusuhan serius, meski konflik belum selesai.

Laporan kantor berita SUNA, Misi Uni Afrika-PBB di Darfur (UNAMID) mengatakan, telah mengirim tim ke kota Kutum di negara bagian Darfur Utara. Hal itu menyusul laporan pembakaran kantor polisi dan mobil oleh para pemrotes yang tidak dikenal.

Polisi mengatakan, laporan warga menyatakan, para pengunjuk rasa menuntut keamanan dan pemerintahan negara sipil yang lebih baik pada Ahad (12/7).  Secara terpisah, seorang penduduk lainnya mengatakan, seorang milisi yang tidak dikenal telah menyerang di Fatabarno pada Senin (13/7).

Kondisi damai telah mulai kembali di kota-kota di Darfur dan di bagian lain Sudan, yang juga memprotes kehadiran milisi bersenjata. Kondisi itu terjadi setelah konflik yang dimulai di Darfur pada 2003 berakhir.

Konflik tersebut muncul setelah sebagian besar pemberontak non-Arab bangkit melawan pemerintah Sudan. Pasukan pemerintah dan terutama milisi Arab, yang bergerak untuk meredakan pemberontakan, dituduh melakukan kejahatan yang meluas. PBB memperkirakan, sekitar 300.000 orang terbunuh dalam konflik tersebut.

Meski tidak ada pertempuran serius selama bertahun-tahun, konflik di negara ini tetap belum terselesaikan. Milisi Arab masih ada dan memiliki kendali atas tanah yang telah direbut.

Pemerintahan transisi sipil berkuasa dengan militer sejak penggulingan Omar al-Bashir pada April tahun lalu. Pemerintahan baru ini telah berjanji untuk mengakhiri konflik dan mengadakan pembicaraan dengan beberapa kelompok milisi yang telah melawan pemerintah Bashir di Darfur dan di tempat lain di negara itu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika