REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perseteruan antara Amerika Serikat (AS) dan China semakin panas, saat pemerintah AS telah menjatuhkan sanksi perdagangan terhadap 11 perusahaan, Senin (20/7). Sebanyak 11 perusahaan itu diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.
Dilansir di Daily Sabah, Selasa (21/7), tekanan AS pada China atas Xinjiang bertambah, sejak Partai Komunis yang berkuasa dituduh melakukan penahanan massal, kerja paksa dan pelanggaran lainnya terhadap minoritas Muslim. Pemerintahan Trump juga telah menjatuhkan sanksi pada empat pejabat China atas tuduhan itu.
Sebanyak 11 perusahaan yang disebut itu termasuk produsen pakaian dan pemasok teknologi. Sementara dua perusahaan yang disebutkan antara lain, Xinjiang Silk Road BGI dan Beijing Liuhe BGI. Keduanya adalah anak perusahaan dari BGI Group yang merupakan salah satu perusahaan pengurutan gen terbesar di dunia.
Tiga dari perusahaan yang dikutip diidentifikasi oleh investigasi The Associated Press pada 2018. Sementara pada 2020 ini, mereka terlibat dalam kerja paksa.
Satu perusahaan, Nanchang O-Film Tech, memasok layar dan lensa ke Apple, Samsung dan perusahaan teknologi lainnya. Wartawan AP menemukan karyawan dari Xinjiang di pabriknya di kota selatan Nanchang tidak diizinkan keluar tanpa ditemani dan diharuskan menghadiri kelas politik.
Otoritas pabean AS menerima kiriman dari perusahaan kedua, yaitu Hetian Haolin Hair Accessories. Dugaan kerja paksa mengalir kuat dari perusahaan igu.
Sementara, orang-orang yang bekerja untuk yang ketiga, Hetian Taida, mengatakan kepada wartawan dipaksa bekerja di sana. Perusahaan itu memproduksi pakaian olahraga yang dijual ke universitas dan tim olahraga AS.
Peristiwa di Xinjiang adalah salah satu dari serangkaian konflik termasuk hak asasi manusia, perdagangan, dan teknologi, yang menyebabkan hubungan AS-China memburuk ke level terendah dalam beberapa dekade.
Departemen Perdagangan AS memberikan pernyataan, penambahan 11 perusahaan ke Daftar Entitasnya akan membatasi akses mereka ke barang dan teknologi AS itu tidak memberikan rincian barang apa yang mungkin terpengaruh. "Tindakan ini akan memastikan barang dan teknologi kita tidak digunakan dalam serangan tercela Partai Komunis terhadap populasi minoritas Muslim yang tidak berdaya," kata Menteri Perdagangan Wilbur Ross dalam sebuah pernyataan.
Beijing pun memberikan respons atas tindakan pemerintah AS tersebut. Mereka mengumumkan hukuman yang tidak ditentukan kepada empat senator AS yang mengkritik catatan hak asasi manusianya.
China telah menahan sekitar satu juta atau lebih anggota Uighur dan kelompok etnis minoritas Muslim lainnya di kamp-kamp interniran. Pemerintah China menggambarkan kamp-kamp tersebut merupakan fasilitas pelatihan kejuruan yang ditujukan melawan radikalisme Muslim dan kecenderungan separatis.
Dikatakan fasilitas-fasilitas itu telah ditutup. Hal itu merupakan klaim yang tidak mungkin untuk dikonfirmasikan mengingat pembatasan pada kunjungan dan pelaporan tentang wilayah tersebut.
Sementara menurut laporan, para veteran di kamp dan anggota keluarga mengatakan mereka yang ditahan dipaksa. Dan seringkali dilakukan dengan ancaman kekerasan, untuk mencela agama, budaya dan bahasa mereka. Mereka juga dipaksa bersumpah setia kepada pemimpin Partai Komunis dan kepala negara Xi Jinping.
Ikuti Whatsapp Channel Republika