REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump akan mengirimkan pasukan keamanan federal ke sejumlah kota, terutama kota-kota yang menjadi basis Partai Demokrat. Pengiriman pasukan keamanan federal itu bertujuan untuk menindak kekerasan yang melanggar hukum dan ketertiban menjelang pemilihan presiden pada November 2020.
Trump bersama Jaksa Agung William Barr meluncurkan perluasan program "Operation Legend" di Gedung Putih pada Rabu (22/7). Peluncuran itu menandai bahwa pasukan keamanan federal akan mulai disebar di sejumlah kota untuk mengatasi kekerasan.
"Hari ini saya mengumumkan gelombang penegakan hukum federal ke komunitas-komunitas Amerika yang diganggu oleh tindak kejahatan dan kekerasan," ujar Trump.
Program "Operation Legend" melibatkan pengerahan agen-agen penegak hukum federal untuk membantu polisi dalam memerangi gelombang kekerasan. Program ini melibatkan agen-agen federal dari FBI, US Marshal Service, dan agen yang bermitra dengan penegak hukum setempat.
Trump telah menekankan pendekatan kepolisian dan militer untuk mengamankan aksi protes anti-rasisme yang digelar secara nasional di AS. Aksi protes tersebut muncul setelah kematian seorang pria Afrika-Amerika, George Floyd oleh perwira polisi kulit putih di Minneapolis. Sementara itu, kekerasan dengan menggunakan senjata api juga meningkat di daerah metropolitan termasuk New York City, Philadelphia, Los Angeles, Chicago, dan Milwaukee.
Program "Operation Legend" diambil dari nama LeGend Taliferro, yakni seorang bocah lelaki berusia 4 tahun yang ditembak dan dibunuh ketika sedang tidur di Kansas City pada 29 Juni. Ibu dari anak tersebut mendukung kebijakan Trump.
Trump menuding Demokrat semakin lemah dalam penanganan kasus kriminaitas. Dia menyalahkan Demokrat atas meningkatnya aksi kekerasan kriminalitas, penggunaan senjata api, dan pembunuhan.
"Dalam beberapa pekan terakhir telah terjadi pergerakan radikal untuk membela dan melenyapkan kepolisian kita. Pertumpahan darah ini harus berakhir," kata Trump, dilansir BBC.
Wali Kota Chicago Lori Lightfoot dan Gubernur New Mexico Michelle Lujan Grisham yang berasal dari Partai Demokrat menyambut baik program tersebut untuk membantu penegakan hukum. Namun keduanya menolak penggunaan agen federal yang menindak dengan kekerasan seperti yang terjadi di Portland dan Oregon.
"Jika pemerintahan Trump ingin memusuki New Mexico dan orang-orang Amerika dengan gaya militer otoriter, maka itu tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kepentingan apa pun di New Mexico," ujar Lujan Grisham dalam sebuah pernyataan.
Sementara, Lightfoot mengatakan, penegak hukum federal sudah terbiasa bekerja bersama mitra lokal. Dia mendesak warga Chicago untuk mengawasi apabila agen federal melakukan tindakan diluar jalur.
Jaksa Agung William Barr mengatakan, pihaknya telah mengirim sekitar 200 pasukan kemanan federal ke Kota Kansas, Missouri. Jumlah yang sama juga akan dikirim ke Chicago, dan 35 pasukan ke Albuquerque, New Mexico. Selain itu, pemerintah menyediakan 60 juta dolar AS dalam bentuk hibah federal sehingga lebih banyak petugas polisi yang dapat dikerahkan di sejumlah kota.
Barr mengatakan, aparat penegak hukum federal bertugas untuk menangani kejahatan jalanan. Berbeda dengan agen-agen dari Departemen Keamanan Dalam Negeri yang bertugas untuk melawan kerusuhan dan kekerasan massa seperti yang terjadi di Portland.
Survei FBI pada 2018 menunjukkan tingkat kriminalitas di Albuquerque adalah 3,7 kali di atas angka rata-rata nasional. Tingkat pembunuhan dan pemerkosaan lebih dari dua kali lipat dari angka rata-rata nasional tahun itu.
Sementara itu, Kota Kansas, menjadi kota tertinggi jumlah kasus pembunuhan pada 2020, seperti dikutip Kansas City Star. Saat ini tercatat pembunuhan sebanyak 110 kasus, dengan 50 kasus tercatat terjadi di wilayah metro yang lebih besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
