REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Tokyo kemungkinan akan menyatakan keadaan darurat jika kasus virus corona di ibu kota Jepang itu terus memburuk. Hal tersebut dinyatakan Gubernur Tokyo, Jumat (31/7).
Peringatan muncul pada saat perdebatan semakin dalam soal langkah-langkah apa yang harus diambil dalam menghadapi lonjakan kasus baru penularan virus penyebab penyakit COVID-19 itu.
Gubernur Tokyo Yuriko Koike pada Jumat mengonfirmasi 463 kasus baru corona. Jumlah itu merupakan angka tertinggi baru dalam satu hari. Koike juga memohon warga untuk mengikuti pedoman kesehatan untuk menghentikan penyebaran virus.
"Kalau situasinya memburuk, Tokyo terpaksa harus mempertimbangkan untuk menyatakan status darurat," kata Koike saat konferensi pers.
"Kita memasuki masa liburan musim panas, ketika orang-orang biasanya membuat rencana pesiar dan mengunjungi berbagai acara, tapi sayangnya musim panas kali ini akan berbeda dibandingkan tahun biasanya," ucap dia menambahkan.
Pernyataan Koike itu bergaung kembali setelah tiga bulan lalu ia meminta para warga untuk tinggal di rumah semasa liburan Pekan Emas pada akhir April-awal Mei, ketika Jepang berada di bawah status darurat nasional.
Pemerintah mencabut status tersebut pada akhir Mei setelah Jepang tampaknya sudah dapat membendung wabah itu. Pemerintah menggembar-gemborkan kebiasaan mengenakan masker serta kemampuan sistem kesehatan sebagai faktor-faktor yang membantu negara itu bisa lebih baik menangani pandemi corona dibandingkan dengan Eropa dan Amerika Serikat.
Namun, virus itu telah muncul lagi dalam gelombang baru yang mengkhawatirkan, terutama dalam sepekan belakangan ini, ketika pemerintah meluncurkan program pemberian subsidi kontroversial Go To Travel. Program tersebut diniatkan untuk menghidupkan kembali industri pariwisata domestik.
Jumlah kasus harian COVID-19 di Jepang mencetak rekor baru pada Kamis (30/7). Virus menyebar secara cepat, tidak hanya di Jepang melainkan juga di wilayah-wilayah lain.
Berbeda dengan sikap gubernur Tokyo, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suge menekankan sikap pemerintah bahwa Jepang tidak perlu menerapkan kembali keadaan darurat di seluruh negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika