REPUBLIKA.CO.ID, SAN FRANCISCO - Kebalikan dari beberapa tahun lalu, banyak pejabat yang mengawasi teknologi pemilu Amerika Serikat (AS) dan para pakar keamanan di luar pemerintah saat ini kurang merasa khawatir terjadinya peretasan dalam pemilu November. Kekhawatiran soal logistik seperti kurangnya petugas pemungutan suara dan penurunan pada layanan pos AS lebih besar dibandingkan dengan terjadinya disinformasi.

Meski sistem pemungutan suara yang sarat komputerisasi dapat diretas dan sebagian tak terdeteksi, makin bertambah negara bagian menjauh dari pemberian suara nirkertas dan makin bertambah vendor mendengar peringatan atas cacat perangkat lunak. Hal ini diungkapkan para spesialis berpengalaman pada konferensi keamanan tahunan Black Hat dan Def Con pekan ini.

"Kami akhirnya tahu bagaimana melaksanakan ini (pemungutan suara lewat internet) dengan baik," profesor Universitas Georgetown Matt Blaze mengatakan dalam pidato kunci pada konferensi itu, yang dilaksanakan secara daring akibat pandemi.

Lagi pula jumlah keputusan hukum yang lengkap dan beragam versi perangkat lunak akan membuat kecurangan yang berdampak nasional jadi tak praktis, kata para pejabat.

Pada Jumat, kepala kontraintelijen AS William Evanina, mengatakan secara terbuka bahwa saat Rusia, China, dan Iran mungkin semua beraksi untuk mencampuri pemilu itu, perubahan pemungutan suara yang substansial berada dalam risiko rendah.

Senator AS dari Demokrat wilayah Oregon Ron Wyden yang duduk di komisi intelijen mengatakan dalam konferensi itu bahwa dia tetap peduli pada buku pemungutan suara elektronik yang dapat terganggu dan pemungutan suara via internet oleh pasukan bersenjata (AS) di luar negeri.

Tapi Blaze dan yang lain mengatakan mereka terutama khawatir bahwa banyak daerah yang tak punya cukup dana untuk petugas harian pemilu demi mengurusi suara yang masuk karena kondisi pandemi, dengan kemungkinan terjadinya protes dan gangguan, pada saat yang sama mereka merancang untuk jumlah terbanyak kertas suara yang dikirim lewat pos.

Christopher Krebs, Direktur Keamanan Siber dan Badan Keamanan Infrastruktur, mengatakan rakyat sebaiknya memilih sedini mungkin dan bersiap menghadapi hasil pemilu yang tertunda. Setiap penundaan mungkin jadi lahan subur terjadinya misinformasi baik untuk luar maupun dalam negeri, yang lain memperingatkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika