REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Turki pada Sabtu (16/8) mengecam pernyataan Joe Biden yang pada tahun lalu menyebut Amerika Serikat seharusnya menempuh pendekatan baru dalam berhubungan dengan pemerintahan Presiden Tayyip Erdogan yang dinilai otokratis.
Biden, calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, juga menyampaikan AS sebaiknya mendukung kalangan oposisi di Turki. Menurut salah satu pejabat Pemerintah Turki, pernyataan Biden itu merupakan bentuk "intervensi" terhadap urusan dalam negeri Turki.
Pernyataan Biden yang dikutip oleh New York Times pada Desember 2019 kembali viral di media sosial Twitter di Turki. Presiden Tayyip Erdogan telah memerintah Turki selama 17 tahun dan membina hubungan baik dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Biden, eks wakil presiden AS pada masa Presiden Barack Obama, lewat sebuah tayangan, mengatakan ia "sangat prihatin" sikap Erdogan terhadap warga etnis Kurdi di Turki. Ia juga mengkhawatirkan kerja sama militer sebagian antara Turki dan Rusia serta akses yang dimiliki Erdogan terhadap pangkalan militer AS di Turki.
Kekhawatiran itu Biden sampaikan terlepas dari status Turki sebagai salah satu sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
"Menurut saya, langkah yang harus kita lakukan akan sangat berbeda dengan yang terjadi sekarang, tentunya kita harus mendukung kepemimpinan dari kalangan oposisi," kata Biden dalam tayangan dan transkrip yang disiarkan oleh New York Times.
"Ia (Erdogan) harus membayar semuanya," ujar Biden, seraya menambahkan, AS harus meningkatkan dukungan terhadap petinggi dari kalangan oposisi "sehingga mereka dapat mengimbangi Erdogan". "Tidak dengan kudeta, bukan dengan kudeta, tetapi lewat pemilihan umum," tambah dia.
Terkait itu, Direktur Komunikasi Kepresidenan Turki, Fahrettin Altun, mengatakan pernyataan Biden "menunjukkan permainan dan sikap ikut campur terhadap urusan dalam negeri Turki". Ia turut menyebut insiden kudeta gagal pada 2016.
"Kami meyakini pernyataan ini tidak punya tempat dalam hubungan diplomasi dengan salah satu kandidat presiden dari sekutu NATO kami, Amerika Serikat, dan juga tidak dapat diterima oleh pemerintahan (AS) saat ini," kata Altun.
Sejauh ini belum ada tanggapan dari tim kampanye Biden.
Meskipun Trump dan Erdogan rutin bertemu, hubungan diplomatik Turki dan AS beberapa kali meregang karena Ankara membeli alat pertahanan Rusia. AS juga kerap berseberangan dengan Turki terkait kebijakan di Suriah. AS pun sempat menuding bank milik negara di Turki membantu warga Iran menghindari sanksi ekonomi.
Partai oposisi utama di Turki menang pada pemilihan daerah di Kota Istanbul pada tahun lalu, mengalahkan kelompok pendukung rezim Erdogan serta Partai AK yang saat ini berkuasa. Namun, hasil jajak pendapat menunjukkan kelompok penguasa masih mendapat dukungan dari sebagian besar warga Turki. Biden menyampaikan sikapnya soal Turki pada 16 Desember 2019 sebelum ia mencalonkan diri sebagai kandidat dari Partai Demokrat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika