REPUBLIKA.CO.ID, DAKAR -- Angkatan Bersenjata di Mali pada Rabu (19/8) mengatakan pihaknya berencana membentuk pemerintahan transisi dari kalangan sipil yang nantinya bertugas menggelar pemilihan umum.

Pengumuman itu disampaikan setelah militer mengkudeta Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita beserta pemerintahannya. Keita mengundurkan diri dan membubarkan parlemen pada Selasa, beberapa jam setelah ia disandera dan ditodongkan senjata oleh tentara. Kudeta menyebabkan Mali kian terpuruk dalam krisis, mengingat negara itu telah kesulitan menghadapi rangkaian pemberontakan dan aksi protes massa.

Seorang juru bicara dari pihak militer yang menyebut diri mereka Komite Nasional untuk Pembebasan Rakyat, lewat pernyataan yang disiarkan di stasiun televisi pemerintah, Rabu, mengatakan mereka memutuskan untuk bertindak demi mencegah Mali kian kacau.

Juru bicara komite, Kolonel Ismail Wague, yang diapit oleh sejumlah tentara, mengajak masyarakat Mali dan organisasi politik untuk turut serta membangun pemerintahan transisi dan menggelar pemilihan umum.

"Negara kita tenggelam dalam kekacauan, anarki, dan rasa tidak aman yang sebagian besar disebabkan oleh para pejabat yang bertanggung jawab atas nasib negara ini," kata dia.

Kudeta militer di Mali mendapat kecaman dari berbagai negara sahabat di tingkat kawasan dan internasional. Kelompok itu khawatir jatuhnya Keita dapat memperburuk stabilitas Mali, bekas jajahan Prancis dan bagian dari kawasan Sahel di Afrika.

Ikuti Whatsapp Channel Republika