REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Maskapai Emirates milik Uni Emirat Arab (UEA) sedang menunggu kesepakatan penerbangan sebelum melakukan penerbangan ke Israel, Kamis (20/8). Kepala Operasi Emirates, Adel al-Redha, menyatakan, perusahaan tersebut sedang menunggu kesepakatan resmi antara kedua negara yang sejak pekan lalu telah diumumkan.
"Ini adalah kesepakatan antara kedua pemerintah dan pasti akan ada banyak sektor lain dalam bisnis yang akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan tersebut, jelas penerbangan akan menjadi salah satu sektor utama. Tapi sebelum kami merencanakan penerbangan apa pun ke antara sini Israel atau Tel Aviv, kesepakatan perlu dibuat antara dua kota," kata al-Redha kepada CNBC.
Israel dan UEA mencapai kesepakatan perdamaian pekan lalu yang akan mengarah pada normalisasi penuh hubungan diplomatik. Beberapa perjanjian bisnis dan komunikasi telah disepakati, termasuk kerja sama dalam vaksin virus corona dan pemulihan saluran telepon antara kedua negara.
Tapi, sektor penerbangan langsung belum diumumkan, meski masuk bagian dari kesepakatan keseluruhan. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan, negara itu kemungkinan tidak mencap paspor turis yang bepergian dari UEA ke Israel.
Pengumuman tersebut menjadi sebuah langkah penting karena Israel mencap paspor UEA akan menjadi langkah sulit. Negara-negara Arab tertentu, seperti Lebanon, memberlakukan pembatasan masuk pada orang-orang dengan cap negara Israel di paspor mereka.
"Saya pikir permintaan akan datang dari kedua sisi kawasan, dan akan ada cukup banyak peluang untuk perdagangan dan bisnis antara dua kota dan dua negara," kata al-Redha.
Juru bicara Emirates mengatakan, pembukaan rute baru membutuhkan hak lalu lintas udara dan persetujuan pemerintah. "Setelah semuanya tersedia, Emirates akan meninjau permintaan pasar dan berbagai faktor operasional sebelum membuat keputusan apa pun untuk memulai layanan penerbangan. Berkenaan dengan destinasi baru, tidak ada lagi yang akan kami umumkan saat ini," katanya dikutip dari Al Arabiya English.
Ikuti Whatsapp Channel Republika