REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan peretas Korea Utara (Korut) telah masuk ke bank di seluruh dunia, Rabu (26/8). Mereka melakukan transfer uang palsu dan menyebabkan ATM mengeluarkan uang tunai.
Peringatan keamanan siber ini ditulis bersama oleh empat lembaga federal yang berbeda, termasuk Departemen Keuangan dan FBI. Laporan tersebut menyatakan telah terjadi kebangkitan dalam upaya peretasan bermotivasi finansial oleh rezim Korut tahun ini setelah jeda beberapa waktu untuk melakukan tindakannya.
"Sejak Februari 2020, Korut telah kembali menargetkan bank-bank di banyak negara untuk melakukan transfer uang internasional yang curang dan pembayaran tunai melalui ATM," ujar peringatan itu.
Penegak hukum AS menamakan peretasan tersebut dengan sebutan Fast Cash dan menyalahkan Biro Umum Pengintaian Korut yang merupakan agen mata-mata atas tindakan itu. AS menggambarkan operasi tersebut telah berlangsung setidaknya sejak 2016 tetapi belakangan ini semakin canggih dan besar volumenya.
Selama beberapa tahun terakhir, otoritas AS dan perusahaan keamanan siber sektor swasta mengarahkan telunjuk kepada Korut karena meretas banyak bank di Asia, AS, dan Afrika. "Aktor dunia maya Korut telah menunjukkan kemampuan imajinatif untuk menyesuaikan taktik mereka untuk mengeksploitasi sektor keuangan serta sektor lainnya melalui operasi dunia maya terlarang," kata pejabat senior keamanan siber di Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Bryan Ware.
Pakar keamanan siber dan analis kebijakan luar negeri mengatakan jenis operasi peretasan ini dilakukan untuk membantu mendanai pemerintah Korut. Negara tetangga Korea Selatan yang merupakan sekutu AS ini dinilai sedang menghadapi kekurangan dana karena sanksi yang terus-menerus diterapkan oleh Washington dan negara-negara barat lainnya.
"Serangan berkelanjutan adalah bukti ketergantungan rezim pada dana ini, bersama dengan bukti kemampuan teknis dan tekad mereka," kata direktur teknis untuk perusahaan keamanan siber AS Symantec, Vikram Thakur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika