REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan, Indonesia dalam presidensinya di DK PBB telah memimpin pertemuan virtual terkait perkembangan di Timur Tengah termasuk isu Palestina, Selasa (25/8) lalu. Secara konsisten, Indonesia terus mendorong masyarakat internasional untuk terus menolak aneksasi ilegal yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
"Dalam pertemuan tersebut juga, Indonesia mendorong dimulainya kembali proses diplomasi dan negosiasi, khususnya antar pihak terkait di Kawasan," ujar Menlu Retno dalam konferensi pers secara daring, Kamis (27/8).
Menlu juga menggarisbawahi bahwa hal terpenting sampai kapan pun adalah solusi yang adil, damai, dan komprehensif terhadap kemerdekaan Palestina. "Saya sangat senang melihat suara Indonesia tersebut didukung oleh mayoritas negara anggota DK PBB," ujar Menlu Retno.
Dalam pertemuan virtual tersebut, negara-negara anggota DK PBB, turut mendukung penyelesaian konflik Israel dan Palestina berdasarkan solusi dua negara serta parameter internasional yang berlaku.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (RI) Teuku Faizasyah mengatakan, perkembangan di Timur Tengah khususnya dalam normalisasi Barat dengan negara Arab, menjadi perhatian dan kepedulian Indonesia. "Kita mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di kawasan dengan apa yang disebutkan satu proses normalisasi hubungan," ujar Faizasyah dalam kesempatan yang sama.
Terlepas dari berbagai perkembangan tersebut, Faiza menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak berubah. Dengan demikian prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar menjadi patokan ini.
Berbagai pihak telah menolak normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini berlaku hingga Israel mengakhiri pendudukannya di tanah Arab dan Palestina.
"Membangun hubungan normal antara negara-negara anggota organisasi (OKI) dan negara pendudukan Israel tidak akan tercapai sampai akhir pendudukan Israel atas tanah Arab serta Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk al-Quds (Yerusalem)," kata Sekretaris Jenderal OKI Yousef Al-Othaimeen pada Senin (24/8) lalu.
Pada 13 Agustus lalu, Israel berhasil mencapai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik UEA. Hal itu tercapai dengan bantuan Amerika Serikat (AS). Itu merupakan kesepakatan damai pertama Israel dengan negara Arab dalam 26 tahun.
Di bawah kesepakatan normalisasi dengan UEA, Israel disebut setuju untuk menangguhkan pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menegaskan rencana aneksasi tidak sepenuhnya disingkirkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
