REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Sekolah-sekolah di Inggris dan Wales akan dibuka kembali pada Selasa (1/9). Sekolah kembali dibuka setelah pandemi Covid-19 membuat memaksa sekolah ditutup, membatalkan semua ujian, dan mengacaukan sistem penilaian. Semua siswa akan mengikuti tata cara baru.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berjanji untuk membuka kembali sekolah sebelum liburan musim panas. Tapi ia terpaksa menunda rencana tersebut. Kritikus pun menilai pemerintahnya tidak mampu mengelola pendidikan selama krisis.
Departemen Pendidikan Inggris mengatakan 'sistem kendali' akan menjaga siswa dan guru tetap aman. Peraturan pembatasan sosial diberlakukan di setiap tempat yang memungkinkan.
"Saya tidak meremehkan betapa menantangnya beberapa bulan ke belakang tapi saya tahu betapa penting bagi anak-anak kami untuk kembali ke sekolah. Tidak hanya untuk pendidikan mereka tapi juga perkembangan dan kesejahteraan mereka," kata Menteri Pendidikan Gavin Williamson, Selasa (1/9).
Inggris menutup sekolah sejak Maret, tapi pada Juni anak-anak para pekerja esensial dapat kembali ke sekolah. Pada Juni beberapa siswa dapat kembali bersekolah.
Penelitian dari Institute for Fiscal Studies pada bulan Agustus menunjukan penutupan sekolah memperlebar kesenjangan antara siswa kaya dan miskin. Kekhawatiran melebarnya kesenjangan pendidikan semakin menguat pada Agustus.
Ketika pemerintah tunduk pada tekanan siswa, guru dan anggota parlemen yang marah membuang algoritma yang menurunkan nilai A hingga 40 persen. Siswa di daerah tertinggal menjadi siswa yang paling terdampak sistem ini.
"Partai Buruh ingin dan berharap anak-anak dapat kembali ke sekolah, setiap hari ketika sekolah ditutup, ada kesempatan, pembelajaran dan dukungan yang hilang. Situasi ini semakin parah dengan kekacauan sistem ujian dan pendekatan pemerintah terhadap pendidikan," kata ketua Partai Buruh Keir Starmer.
"Kami tidak bisa mengulang kesalahan yang sama. Masa depan anak muda tidak dapat ditahan pada inkompetensi Partai Konservatif," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika