REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Partai Buruh Korea (PBK) yang berkuasa di Korea Utara (Korut) meminta pejabat yang gagal mengikuti perintah untuk mengatasi dampak badai yang menghantam Semenanjung Korea pekan ini segera dihukum. Surat kabar milik pemerintah Korut, Rodong Sinmun melaporkan kegagalan itu mengakibatkan 'puluhan orang jadi korban'.
Negara yang terisolasi tersebut dilanda hujan lebat, banjir dan badai. Korut sedang menghadapi musim dengan intensitas hujan tertinggi yang pernah tercatat.
Rodong Sinmun melaporkan partai menilai pemerintah di kota Wonsan dan daerah lain sekitar Provinsi Kangwon tidak mengimplementasikan instruksi untuk mengamankan gedung yang beresiko dan mempersiapkan proses evakuasi warga. Daerah itu menjadi wilayah yang paling terdampak Badai Maysak.
"Puluhan orang menjadi korban, karena birokrasi dan trik diantara pejabat kota dan provinsi tidak mengikuti pedoman partai," tulis Rodong Sinmun dalam laporan mereka, Sabtu (5/9).
Surat kabar tersebut mengatakan PBK sedang meninjau kesalahan-kesalahan para pejabat dan mempertimbangkan hukuman yang setimpal. Pada Rabu (2/9) lalu stasiun televisi Korut menayangkan siaran langsung dampak badai dan hujan lebat yang terjadi di berbagai daerah di negara itu termasuk di Wonsan.
Sangat jarang media Korut melaporkan bencana alam yang terjadi di negara tersebut. Dalam laporan itu stasiun televisi Korut menayangkan jembatan yang rusak, alun-alun dan bangunan yang terendam banjir dan sebuah mobil van dengan pengeras suara yang memperingatkan warga untuk menjaga keselamatan.
Dalam laporan yang terpisah Rodong Sinmun melaporkan aktivitas untuk memulihkan ladang pertanian yang rusak di kabupaten Unpa. Sementara tentara memperbaiki rumah, jembatan dan tepi sungai di seluruh negeri.
Kekhawatiran kerusakan ladang pertanian dan menipisnya pasokan makanan semakin meningkat. Terutama potensi badai besar Haishen yang sudah berada di jalur menuju timur Semanjung Korea.
Lembaga think tank Amerika Serikat (AS) khusus Korut, 38 North mengatakan pada Jumat (4/9) citra satelit menunjukan lebih dari 100 kapal militer dan nelayan berlabuh di barat pelabuhan Sinpo. Lebih banyak 30 hingga 40 kapal dari biasanya.
Think tank itu menambahkan badai hanya sedikit merusak galangan kapal, pangkalan kapal selam berkekuatan rudal balistik yang telah diuji coba.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
