REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Pemerintah transisi Sudan setuju untuk memisahkan agama dari negara. Hala itu secara otomatis mengakhiri 30 tahun pemerintahan Islam di negara Afrika Utara tersebut.
Dilaporkan laman Bloomberg, Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan pemimpin kelompok pemberontak Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara Abdel-Aziz al-Hilu telah menandatangani sebuah deklarasi yang mengadopsi prinsip pemisahan tersebut di Addis Ababa, Ethiopia pada Kamis (3/9) lalu.
"Agar Sudan menjadi negara demokratis di mana hak-hak semua warga negara diabadikan, konstitusi harus didasarkan pada prinsip 'pemisahan agama dan negara,' yang mana hak untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati," demikian salah satu kalimat yang termaktub dalam deklarasi tersebut.
Kesepakatan itu muncul kurang dari sepekan setelah pemerintah memulai perjanjian damai dengan pasukan pemberontak. Hal itu meningkatkan harapan diakhirinya pertempuran yang melanda Darfur dan bagian lain Sudan.
Pada Agustus lalu pemerintahan transisi Sudan menyatakan siap bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menyelidiki kasus dugaan kejahatan perang dalam konflik tersebut. Mantan presiden Omar Al-Bashir adalah salah satu tokoh yang akan diselidiki.
Al-Bashir adalah salah satu target ICC. Pada 2009 dan 2010 ICC menerbitkan surat penangkapan terhadap Al-Bashir. Dia dituduh melakukan kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik di Darfur yang menewaskan sekitar 300 ribu orang.
Al-Bashir digulingkan dari kekuasaannya pada April tahun lalu. Ia dilengserkan oleh militer setelah menjabat posisi presiden selama 30 tahun. Rakyat Sudan bersuka cita menyambut jatuhnya Al-Bashir. Saat ini dia mendekam di penjara di Khartoum.
Setelah dilengserkan, rakyat menuntut agar pemerintahan transisi dibersihkan dari unsur-unsur Al-Bashir. Saat ini Sudan dijalankan oleh pemerintahan transisi gabungan sipil-militer. Pemerintahan tersebut akan berkuasa selama tiga tahun. Setelah masa transisi berakhir, Sudan akan menggelar pemilu dan membentuk pemerintahan baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika