REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pelajar etnis Mongolia dan para orang tua di China bagian utara melakukan aksi boikot sekolah secara massal atas kurikulum baru Pemerintah China. Pemerintah Partai Komunis akan mengurangi pendidikan dalam bahasa ibu mereka.
Ini merupakan protes yang jarang terjadi dan sangat terlihat terhadap dorongan kuat Partai Komunis yang berkuasa untuk asimilasi etnis. Seperti dilansir laman CNN, di bawah kebijakan baru, bahasa Mandarin akan menggantikan bahasa Mongolia sebagai bahasa pengantar untuk tiga mata pelajaran di sekolah dasar dan menengah. Kebijakan ini berlaku buat kelompok minoritas di seluruh Daerah Otonomi Inner Mongolia, rumah bagi 4,2 juta etnis Mongolia.
Pihak berwenang telah membela penerapan kurikulum standar nasional yang dilengkapi dengan buku teks China yang disusun dan disetujui oleh pembuat kebijakan di Beijing. Pihaknya akan meningkatkan jalur siswa minoritas ke pendidikan tinggi dan pekerjaan.
Kendati demikian, orang tua khawatir langkah tersebut akan menyebabkan matinya bahasa Mongolia secara bertahap, yang berarti mengakhiri budaya Mongolia yang sudah memudar.
Bagi para kritikus pun, kebijakan tersebut sangat mirip dengan langkah-langkah yang diterapkan di wilayah Tibet dan Xinjiang ketika bahasa Mandarin telah menggantikan bahasa etnis minoritas sebagai bahasa pengantar di sebagian besar sekolah.
Hal ini juga mencerminkan perubahan dalam kebijakan Partai menuju asimilasi yang lebih agresif di bawah Presiden Xi Jinping, sebagaimana terbukti dalam tindakan keras terhadap sebagian besar minoritas Uighur Muslim di Xinjiang.
Pekan ini, ketika siswa di seluruh China kembali ke ruang kelas untuk tahun ajaran baru, banyak sekolah di Inner Mongolia kosong karena orang tua menolak untuk mengizinkan anak-anak mereka kembali ke sekolah. Hal itu diakui penduduk setempat dan video yang beredar luas secara daring.
"Kami rakyat Mongolia semua menentangnya," kata Angba, penggembala berusia 41 tahun di Liga Gol Xilin yang putranya yang berusia 8 tahun telah bergabung dalam boikot itu.
"Saat bahasa Mongol mati, etnis Mongol kita juga akan hilang," kata sang ayah itu. Seperti penduduk Mongolia lainnya yang berbicara dengan CNN International, Angba meminta untuk menggunakan nama samaran karena takut akan dampak dari pihak berwenang karena berbicara kepada media asing.
Video yang dibagikan dengan CNN oleh warga Mongolia dan kelompok hak asasi manusia tampaknya menunjukkan kerumunan orang tua berkumpul di luar sekolah. Mereka terkadang menyanyikan lagu Mongolia di bawah pengawasan ketat petugas polisi. Mereka menuntut untuk membawa pulang anak-anak mereka. Dalam satu video, siswa berseragam biru merobohkan pagar besi yang memblokir pintu masuk sekolah dan bergegas keluar.
Di sisi lain, barisan anak sekolah mengacungkan tinju ke udara dan berteriak: "Mari kita orang Mongolia berjuang untuk mempertahankan bahasa Mongolia kita sendiri!," katanya.
Suara perlawanan
Namun, suara-suara yang perlawanan telah menyebar jauh melampaui siswa dan orang tua. Menurut penduduk, orang Mongolia dan kelompok hak asasi manusia di luar negeri, orang Mongolia di seluruh wilayah dari musisi hingga anggota legislatif lokal diduga telah menandatangani petisi yang meminta pemerintah daerah untuk membatalkan kebijakan tersebut.
Pada Kamis lalu saja, sekitar 21 ribu tanda tangan dikumpulkan dari penduduk di 10 kabupaten, membentuk 196 petisi kepada biro pendidikan pemerintah daerah. Di ibu kota wilayah Hohhot, lebih dari 300 karyawan di sebuah stasiun televisi regional terkemuka juga menandatangani petisi tersebut.
Di aplikasi Weibo atau bisa dibilang Twitter versi China, beberapa pengguna etnis Han telah berbicara sebagai simpati atas penderitaan Inner Mongolia untuk melindungi bahasa ibunya. Beberapa warga di negara tetangga Inner Mongolia juga memprotes sebagai bentuk solidaritas.
Pada Kamis, kementerian luar negeri Cina menolak laporan protes di Inner Mongolia sebagai spekulasi politik dengan motif tersembunyi. "Bahasa lisan dan tulisan umum nasional adalah simbol kedaulatan nasional. Merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk belajar dan menggunakan bahasa lisan dan tulisan umum nasional," kata juru bicara Hua Chunyin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika