REPUBLIKA.CO.ID, MINSK -- Pejabat perbatasan Belarusia mengatakan pemimpin unjuk rasa anti pemerintah yang hilang pada Senin (7/9) kemarin, Maria Kolesnikova, berada di Ukraina. Kolesnikova hilang setelah dibawa sekelompok orang dengan mobil mini van di ibu kota Minsk.
Dewan Koordinator oposisi pemerintah mengatakan dua orang bawahan Kolesnikova juga dibawa. Mereka adalah sekretaris pers Anton Rodnenkov dan sekretaris eksekutif Ivan Kravtsov.
Dilansir dari Deutsche Welle, Selasa (8/9) penjaga perbatasan Belarusia mengatakan tiga orang itu berada di Ukraina. Namun oposisi tidak mendengar kabar apapun mengenai keberadaan Kolesnikova, sejak ia diculik Senin pagi kemarin.
Hingga kini pemerintah Belarusia juga belum mengonfirmasi Kolesnikova melewati perbatasan. Kolesnikova adalah rekan kampanye calon presiden oposisi Sviatlana Tsikhanouskaya yang maju dalam pemilihan presiden menantang Alexander Lukashenko pada 9 Agustus lalu.
Unjuk rasa pecah ketika hasil pemungutan suara diumumkan dan Lukashenko kembali menjabat untuk keenam kalinya. Puluhan ribu rakyat Belarusia turun ke jalan. Pihak berwenang Belarusia menangkap lebih dari 600 orang pada akhir pekan lalu setelah unjuk rasa terjadi di seluruh negeri.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell telah meminta pihak berwenang Belarusia membebaskan semua tokoh oposisi dan pengunjuk rasa. Ia memperingatkan Uni Eropa akan memberlakukan sanksi 'kepada individu yang bertanggung jawab atas kekerasan, opresi dan pemalsuan hasil pemilu'.
"Jelas pihak berwenang Negara di Belarusia terus mengintimidasi atau membiarkan warga diintimidasi dalam cara yang melanggar hukum dan dengan kasar, melanggar baik hukum domestik dan kewajiban internasional," kata Borrell.
Diperkirakan sanksi-sanksi Uni Eropa akan mulai berlaku pada pertengahan September. Sanksi-sanksi itu antara lain larangan terbang dan pembekuan aset.
Pengunjuk rasa, aktivis hak asasi manusia dan pengamat menuduh polisi anti huru-hara Belarusia menggunakan kekerasan untuk membubarkan demonstrasi damai. Pemerintah membantah tuduhan tersebut dan membeli pasukan keamanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika