REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada dua mantan menteri pemerintah Lebanon karena kasus korupsi dan dukungan mereka terhadap Hizbullah, Selasa (8/9) waktu setempat. Sanksi tersebut menargetkan mantan menteri keuangan Ali Hassan Khalil dan mantan menteri transportasi Youssef Fenianos.
Khalil adalah pejabat senior di Amal Movement yang dipimpin oleh Ketua parlemen Nabih Berri. Sementara Fenianos adalah anggota kelompok Marada Kristen yang bersekutu dengan Hizbullah dan rezim Assad di Suriah.
Sanksi AS akan memblokir aset kedua mantan menteri itu di AS dan segala urusan keuangan dengan mereka akan dikenakan hukuman pidana. AS mengatakan Khalil mengarahkan dana ke lembaga Hizbullah untuk menghindari sanksi AS. Sedangkan Fenianos menerima ratusan ribu dolar dari Hizbullah sebagai imbalan atas bantuan politik.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Washington akan menggunakan semua otoritas yang tersedia untuk mempromosikan akuntabilitas bagi para pemimpin Lebanon yang telah mengecewakan rakyat mereka. Menurutnya, Hizbullah bergantung pada sistem politik Lebanon yang korup untuk bertahan hidup.
"Siapa pun yang membantu memajukan kepentingan politik atau ekonomi Hizbullah semakin mengikis apa yang tersisa dari pemerintahan yang efektif dan memfasilitasi pendanaan untuk terorisme," ujarnya seperti dikutip laman Arab News, Rabu (9/9).
Khalil berasal dari kota selatan Khiam. Dia bergabung dengan Amal ketika dia menjadi mahasiswa hukum pada 1980-an dan dianggap sebagai tangan kanan Nabih Berri. Dia pertama kali terpilih menjadi anggota parlemen pada 1996 untuk kursi Syiah di Marjayoun-Hasbaya, dan terpilih kembali pada pemilihan 2000, 2005, dan 2009.
Ia pernah menjadi menteri pertanian dalam pemerintahan Rafik Hariri dan kemudian menjadi menteri kesehatan dan menteri keuangan. Selama demonstrasi rakyat Lebanoan yang dimulai Oktober lalu, informasi yang dipublikasikan tentang kekayaan pribadi Khalil mengejutkan banyak orang yang mengenalnya.
Fenianos adalah bagian dari gerakan Marada yang dipimpin oleh mantan menteri Suleiman Franjieh. Ia dikatakan membentuk saluran komunikasi dan koordinasi antara Hizbullah dan Future Movement. Dia sebelumnya membela diri terhadap Hizbullah dari tuduhan menggunakan bandara Beirut untuk tujuan ilegal.
Bulan lalu, Arab News melaporkan lonjakan penyelundupan senjata pribadi dari Suriah karena kepercayaan pada negara Lebanon menguap di tengah kekosongan politik dan keruntuhan ekonomi. Banyak orang Lebanon juga menggunakan perahu tipis dan melarikan diri ke Siprus sejauh 90 kilometer melintasi Mediterania. Siprus memulangkan 90 migran Lebanon ke Tripoli pada Selasa, beberapa dari mereka wanita dan anak-anak, setelah mereka mencoba memasuki pulau itu secara ilegal.
"Sedikitnya lima kapal yang membawa lebih dari 150 migran dihentikan," kata Menteri Dalam Negeri Siprus Nicos Nouris. Pejabat Siprus akan mengunjungi Lebanon pekan ini untuk membahas masalah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika