REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Negosiasi intra-Afghanistan untuk mencapai perdamaian antara pemerintahan Kabul dan Taliban dimulai di Doha, Qatar, pada Sabtu (12/9). Kedua belah pihak telah mengirimkan delegasi lebih dari 20 orang untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut.

Dikutip dari Sputnik, Ketua Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional, Abdullah Abdullah, memimpin delegasi pemerintah Afghanistan. Dia mengatakan negara itu bermaksud untuk mengakhiri perang selama puluhan tahun dan mencapai kesepakatan perdamaian jangka panjang.

Salah satu pendiri Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, menegaskan kembali bahwa Afghanistan harus mengadopsi sistem Islam. Sementara itu, anggota delegasi yang mewakili Kabul, Mawlawi Attaullah Ludin, mengatakan bahwa tuntutan dasarnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan keislaman. Dia menyatakan, Kabul adalah negara yang mencari perdamaian.

"Rakyat Afghanistan sejak lama ingin duduk bersama pemerintah dan Taliban pada hari seperti itu dan membahas perdamaian abadi, sekarang saatnya telah tiba dan kami menantikan perdamaian yang bermartabat dan abadi. Akan ada masalah selama negosiasi tetapi masalah ini akan diselesaikan dalam pembahasan," kata Ludin.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, mendesak kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Dia menekankan pemerintah harus melindungi hak-hak semua warga Afghanistan.

"Kami pasti akan menghadapi banyak tantangan dalam pembicaraan selama beberapa hari, minggu dan bulan mendatang. Ingat Anda bertindak tidak hanya untuk generasi Afghanistan ini tetapi juga untuk generasi mendatang, anak-anak dan cucu Anda," kata Pompeo.

Meskipun AS dan Taliban mencapai kesepakatan damai pada Februari, telah terjadi bentrokan antara pasukan pemerintah Afghanistan dan militan sejak saat itu. Pertikaian di dalam Afganistan menyebabkan banyak penundaan dalam proses perdamaian.

Pemerintah Afghanistan dan Taliban akan membahas kemungkinan untuk memastikan gencatan senjata jangka panjang, masalah yang terkait dengan konstitusi negara, dan berbagai masalah sosial, termasuk hak-hak perempuan. Washington juga mencatat bahwa kesepakatan itu akan membuka jalan bagi penarikan militer AS dari negara itu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika