REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Para pejabat Palestina menolak seruan untuk melanjutkan negosiasi dengan Israel. Mereka tidak akan kembali melakukan dialog jika rencana perdamaian Amerika, yang dikenal dengan sebutan 'Kesepakatan Abad Ini', masih dibahas.
Anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Ahmed al-Majdalani mengatakan kesepakatan itu sepenuhnya ditolak dan setiap seruan untuk melakukan pembicaraan berdasarkan proposal 'Kesepakatan Abadi Ini juga akan ditolak.
Hal itu disampaikan al-Majdalani sebagai tanggapan atas pernyataan bersama Qatar-Amerika yang menyerukan agar negosiasi diselenggarakan berdasarkan 'Kesepakatan Abadi Ini'. Menurut dia, pernyataan itu justru mencerminkan upaya Doha mengadopsi rencana perdamaian yang diinisiasi AS.
Padahal, kata al-Majdalani, rencana perdamaian tersebut telah ditolak Palestina dan komunitas internasional. "Tidak akan ada keamanan dan stabilitas di kawasan itu sementara Israel melanjutkan pendudukannya,” katanya, menuntut pembentukan negara Palestina dilansir di Asharq Al-Awsat, Senin (21/9).
Selain itu, Majdalani mencatat tekanan AS terhadap negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel akan terus meningkat menjelang pemilihan presiden AS. Menurutnya, normalisasi itu tidak akan mengubah inti konflik di kawasan dan tidak akan mencapai perdamaian, keamanan, dan stabilitas.
Kepala kantor pers gerakan Fatah, Mounir al-Jaghoub, menolak seruan Amerika-Qatar. Dia mengungkapkan rakyat dan kepemimpinan Palestina telah sepenuhnya menolak rencana Trump.
"Kepemimpinan Palestina tidak dapat memulai negosiasi berdasarkan rencana ini, yang merupakan ancaman bagi semua orang di kawasan karena mengabaikan inti konflik, yaitu hak rakyat Palestina untuk kebebasan dalam sebuah negara berdaulat yang merdeka, yang ibu kotanya adalah Yerusalem Timur," tegasnya.
Al-Jaghoub menuturkan pernyataan itu justru bukan langkah menuju perdamaian. "Tetapi hanya upaya lain untuk bergabung dengan negara-negara yang berusaha menormalisasi hubungan dengan Israel," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika