REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune turut mengangkat isu Palestina dalam pidatonya untuk Sidang Majelis Umum PBB ke-75 pada Rabu (23/9). Dia menyebut hak rakyat Palestina membentuk negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya merupakan sesuatu yang tak dapat ditawar.
"Perjuangan Palestina tetap menjadi tujuan suci bagi Aljazair dan rakyatnya," kata Tebboune, dikutip laman Anadolu Agency. Dia menegaskan bahwa negaranya akan terus memberikan dukungan bagi Palestina.
Tebboune pun mengingatkan, hak rakyat Palestina mendirikan negara berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya tak dapat dicabut. Selain Tebboune, terdapat beberapa pemimpin negara lainnya yang turut menyuarakan isu Palestina dalam pidatonya untuk Sidang Majelis Umum PBB ke-75.
Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, misalnya, mempertanyakan kredibilitas internasional karena tidak dapat mengambil tindakan efektif untuk menghadapi sikap keras kepala Israel dan pendudukannya yang berlanjut atas tanah Palestina serta Arab. Menurut dia PBB pun telah gagal menegakkan resolusi terkait masalah tersebut.
“Komunitas internasional bersiaga, tidak dapat mengambil tindakan efektif apa pun untuk menghadapi sikap keras kepala Israel, pendudukan terus-menerus atas tanah Palestina dan Arab, pemberlakuan pengepungan yang mencekik di Jalur Gaza, (dan) kebijakan permukiman yang meluas,” kata Sheikh Tamim dalam pidatonya yang diputar melalui video di sidang Majelis Umum PBB ke-75, dikutip laman Aljazirah, Selasa (22/9).
Dia menyebut Israel telah melakukan pelanggaran mencolok terhadap resolusi internasional dan solusi dua negara yang disepakati komunitas global. "Perdamaian hanya dapat dicapai jika Israel berkomitmen penuh pada kerangka acuan dan resolusi internasional yang diterima oleh negara-negara Arab dan yang menjadi dasar dari Inisiatif Perdamaian Arab," ucapnya.
Inisiatif Perdamaian Arab adalah rencana yang diajukan Arab Saudi pada 2002. Inisiatif itu menyerukan normalisasi hubungan dengan Israel. Namun sebelumnya Israel harus mengakhiri pendudukan atas wilayah Palestina dan membiarkan Palestina mendirikan negara independen dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan turut menyuarakan isu Palestina. "Rakyat Palestina telah menentang kebijakan penindasan, kekerasan, dan intimidasi Israel selama lebih dari setengah abad," kata Erdogan dalam pidatonya.
Dia pun menyoroti kebijakan Israel di Yerusalem. "Tangan kotor yang mencapai privasi Yerusalem, tempat tempat suci tiga agama besar hidup berdampingan, terus meningkatkan kelancangannya," ujarnya.
Erdogan pun mengomentari rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk untuk konflik Israel-Palestina, yang disusun pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dia menegaskan, Turki tidak akan mendukung rencana apa pun yang ditolak rakyat Palestina. Erdogan menekankan bahwa konflik hanya dapat diselesaikan dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. "Mencari solusi selain ini sia-sia, sepihak dan tidak adil," ucapnya.
Saat video Erdogan diputar, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan keluar dari ruang sidang Majelis Umum PBB.