REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Dewan Keamanan PBB mendukung seruan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk mengakhiri pertempuran di Upper Karabakh atau wilayah Nagorno-Karabakh.

"Kami prihatin dengan aksi militer berskala besar di sepanjang Line of Contact di zona konflik Nagorno-Karabakh," kata para anggota DK dalam sebuah pernyataan.

Mereka juga mengutuk keras penggunaan kekerasan dan menyesali jatuhnya korban jiwa, termasuk penduduk sipil. "Anggota Dewan Keamanan menyatakan dukungan penuh untuk peran sentral dari Ketua Bersama OSCE Minsk Group dan mendesak kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam memulai dialog segera dan tanpa prasyarat," ungkap pernyataan tersebut.

Bentrokan di perbatasan meletus pada Minggu pagi, setelah pasukan Armenia menargetkan permukiman sipil Azerbaijan dan posisi militer, yang menyebabkan korban jiwa.

Parlemen Azerbaijan kemudian mengumumkan keadaan perang di beberapa kota dan wilayahnya menyusul pelanggaran perbatasan Armenia dan serangan di wilayah Nagorno-Karabakh yang diduduki.

Hubungan antara kedua negara bekas Soviet itu tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Upper Karabakh, atau Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional.

Empat resolusi dari Dewan Keamanan PBB dan dua resolusi dari Majelis Umum PBB, serta sejumlah organisasi internasional, menuntut penarikan pasukan pendudukan dari wilayah itu.

OSCE Minsk Group, yang diketuai oleh Prancis, Rusia dan AS, dibentuk pada 1992 untuk menemukan solusi damai bagi konflik tersebut, tetapi hingga saat ini upaya tersebut tak kunjung berhasil. Gencatan senjata, bagaimanapun, disepakati pada 1994.

Ikuti Whatsapp Channel Republika