REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- National League for Democracy (NLD) party yang dipimpin Aung San Suu Kyi diproyeksikan memenangkan cukup kursi dalam pemilihan umum Ahad (8/11) waktu setempat. Hal ini berarti Suu Kyi bisa mengamankan mayoritas parlemen.
Juru bicara NLD Myo Nyunt mengklaim bahwa partainya telah berhasil mengambil lebih dari cukup kursi untuk membentuk pemerintahan. Untuk memenangkan kursi parlemen dibutuhkan 322 kursi, setengah dari semua kursi di majelis tinggi dan rendah. "Menurut data kami, kami telah mencapai jumlah itu," ujar Nyunt dikutip Nikkei Asia, Senin.
"Kami memperkirakan bahwa kami akan mendapatkan lebih banyak kursi daripada pemilu 2015," ujarnya menambahkan.
Juru bicara komite informasi NLD Monywa Aung Shin mengonfirmasi akan hal tersebut, "Sekarang saya dapat mengonfirmasi bahwa kami sekarang mendapatkan lebih dari 322 kursi," kata Monywa Aung Shin.
Ada 642 kursi di Parlemen. NLD, kata Monywa, menargetkan dapat total 377 kursi.
NLD mengumpulkan informasi dan pengamatannya di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, petugas pemilu terus menghitung surat suara dan belum membuat pengumuman resmi.
Pejabat sub-komisi yang berbicara dengan Nikkei Asia mengatakan jumlah pemilih lebih tinggi dari yang diharapkan. Warga terlihat mengantre pada Ahad dini hari, sebelum TPS dibuka. Ini menunjukkan antusiasme mereka atas kesempatan untuk memberikan suara.
Para pemilih mengatakan bahwa mereka tidak puas dengan semua yang telah dilakukan pemerintah NLD sejauh ini. Namun mereka ingin melihat partai terus maju dengan lebih banyak perubahan.
Lebih dari 90 partai ikut serta dalam pemilihan dan 37 juta orang berhak memberikan suara, termasuk lima juta pemilih pemula. NLD Suu Kyi pada tahun 2015 meraih kemenangan telak memberikannya mayoritas mutlak dan mengakhiri lebih dari lima dekade pemerintahan yang diarahkan militer.
Pemerintahannya menuai kritik dari kelompok-kelompok hak asasi tentang bagaimana mereka melakukan pemilihan, dengan fokus pada pencabutan hak minoritas Rohingya.
Selama masa jabatan lima tahun pertama NLD, pemerintah dipimpin Suu Kyi juga berjuang untuk memajukan pembicaraan damai antara tentara negara itu, yang dikenal sebagai Tatmadaw, dan kelompok-kelompok etnis bersenjata yang telah terkunci dalam perang saudara selama beberapa dekade.
Di sisi lain, Pemerintah Myanmar juga menghadapi dakwaan genosida di Mahkamah Internasional atas dugaan perlakuan terhadap minoritas Muslim Rohingya. Para kritikus mengatakan pemerintah NLD perlu bertindak lebih cepat untuk mereformasi ekonomi, yang sekarang sedang dilanda pandemi Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
