REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Jerman menuduh Rusia dan China mencegah komite Dewan Keamanan (DK) PBB menentukan apakah Korea Utara (Korut) melanggar sanksi dengan mengimpor minyak olahan. Sejak 2006, DK PBB sudah meningkatkan sanksi terhadap Korut.

Peningkatan sanksi bertujuan agar negara itu tidak dapat mendanai program nuklir dan rudal balistik mereka. Pada 2007 DK PBB membatasi impor minyak Korut 500 ribu barel per tahun.

Hanya China dan Rusia negara yang menotifikasi komite sanksi Korut DK PBB untuk mengekspor minyak olahan ke Pyongyang. Namun satuan hitung yang mereka gunakan ton bukan barel sehingga komite sanksi Korut DK PBB tidak dapat menyetujui satuan hitung tersebut. Maka mereka tidak dapat menentukan apakah Korut melanggar sanksi atau tidak.

"Meskipun berbagai upaya untuk menyepakati satuan hitung, Rusia dan China telah mengulur prosesnnya," kata Duta Besar Jerman untuk PBB Christoph Heusgen yang menjabat sebagai ketua dewan sanksi Korut DK PBB, Rabu (18/11).

"Sementara ini bukan masalah yang terlalu rumit untuk dipecahkan, sudah jelas dua delegasi telah mempolitisasi topik ini," kata Heusgen.

Pernyataan ini disampaikan usai DK PBB menggelar rapat resmi tertutup yang membahas mengenai masalah ini. Perwakilan Rusia di PBB belum menjawab permintaan komentar.

Juru bicara perwakilan China untuk PBB mengatakan resolusi PBB yang memberlakukan sanksi pada jumlah minyak olahan tidak menyebutkan secara spesifik satuan hitung yang harus digunakan dan negosiasi mengenai satuan hitung selalu mengenai 'isu-isu teknis yang rumit'. "Normal bagi pihak yang terlibat memiliki perbedaan," katanya.

Juru bicara tersebut menuduh Jerman menyalahgunakan jabatan sebagai ketua dewan komite. "Dengan terus menerus menginterupsi pertukaran mendapat di antara pihak yang terlibat dalam isu ini," katanya.

Ia menambahkan tindakan itu tidak akan membawa komite 'mendekat pada kesepakatan'. Selama tiga tahun terakhir Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya menuduh Korut melanggar batasan impor dan meminta mereka untuk segera menahan pengiriman.

Namun Rusia dan China berulang kali mencegah komite sanksi untuk Korut mengeluarkan pernyataan. Perwakilan Korut di PBB tidak merespons permintaan komentar mengenai tuduhan duta besar Jerman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika