Jumat 20 Nov 2020 09:30 WIB

Irak Ingin Jumlah Pasukan AS di Negaranya tak Dipangkas

Pemerintah Irak disebut ingin terus menjalin kemitraan dengan Washington

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Christiyaningsih
Irak disebut menginginkan agar jumlah personel militer AS di negaranya tak dikurangi. Ilustrasi.
Foto: AP/Gul Buddin Elham
Irak disebut menginginkan agar jumlah personel militer AS di negaranya tak dikurangi. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Komandan pasukan Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah Jenderal Kenneth McKenzie mengungkapkan Pemerintah Irak ingin terus menjalin kemitraan dengan Washington. Dalam hal ini, Baghdad disebut menginginkan agar jumlah personel militer AS di negaranya tak dikurangi.

"Pemerintah Irak telah dengan jelas menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan kemitraannya dengan AS dan pasukan koalisi saat kami terus menyelesaikan perang melawan ISIS," kata McKenzie dalam sebuah konferensi virtual yang diadakan National Council on US-Arab Relations pada Kamis (19/11) dikutip laman Al Arabiya.

Baca Juga

Dia mengatakan kehadiran pasukan AS yang berkelanjutan telah berhasil membatasi aktivitas Iran dan ISIS. Teheran baru-baru ini membatasi serangan. "Berdasarkan harapan bahwa kami akan diminta meninggalkan Irak melalui proses politik Pemerintah Irak," ujarnya.

McKenzie mengutip perkiraan bahwa ISIS masih memiliki 10 ribu pendukung di wilayah Irak-Suriah dan tetap menjadi ancaman nyata. “Kemajuan Pasukan Keamanan Irak telah memungkinkan AS menurunkan postur kekuatan di Irak,” katanya.

Kendati demikian dia menilai AS dan pasukan koalisi harus tetap berada di Irak. Hal itu guna mencegah ISIS membentuk diri kembali sebagai kelompok kohesif yang mampu merencanakan serangan besar.

Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan perintah untuk mengurangi jumlah pasukan AS di Irak dan Afghanistan. Jumlah personel militer yang diperkenankan untuk tetap tinggal di kedua negara itu adalah 2.500. Langkah Trump telah menuai banyak kritik, termasuk dari Senat. Keputusan itu dianggap dapat memberi keuntungan besar bagi kelompok-kelompok ekstremis di negara-negara terkait.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement