REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Menteri Luar Negeri Jerman bertemu dengan Menteri Luar Negeri Prancis dan Inggris di Berlin. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan Heiko Maas dan rekan-rekannya membahas kesepakatan nuklir dengan Iran.
"Bersama dengan mitra-mitra kami, kami dengan tegas meminta Iran berhenti melanggar kesepakatan dan kembali mematuhi kewajiban nuklir sepenuhnya," kata juru bicara tersebut Senin (23/11).
Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan Iran melanggar kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) secara sistematis. Kesepakatan antara lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB yakni China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat ditambah Jerman (5+1) dengan Iran.
Pekan lalu Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan negaranya akan mematuhi JCPOA. Iran akan patuh dengan syarat presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden mencabut sanksi-sanksi terhadap Iran.
"Apabila Pak Biden bersiap untuk memenuhi komitmen AS, kami juga dapat segera kembali mematuhi komitmen penuh perjanjian itu dan kemungkinan negosiasi kerangka kerja dapat dilakukan dengan 5+1," kata Zarif dalam wawancara yang diunggah di surat kabar pro pemerintah Iran, Rabu (17/11) pekan lalu.
Presiden AS Donald Trump menarik Negeri Paman Sam dari JCPOA. "Kami sudah membahas bagaimana AS dapat kembali bergabung dengan perjanjian, situasinya akan mengalami kemajuan dalam beberapa bulan ke depan, Biden dapat mencabut semua sanksi dengan tiga perintah eksekutif," tambah Zarif.
Joe Biden berjanji untuk membawa kembali AS ke perjanjian tersebut. Washington membentuk dan menandatangani JCPOA saat Biden menjabat sebagai wakil presiden.
Akan tetapi para diplomat dan pengamat mengatakan hal tersebut tidak dapat dilakukan dalam satu malam. Sebab ketidakpercayaan membuat kedua belah pihak ingin lawan masing-masing mendapatkan komitmen tambahan.
Dalam JCPOA, Iran sepakat untuk menghentikan program nuklir dengan syarat sanksi-sanksi ekonomi yang diterapkan pada mereka sebelumnya dicabut. Trump keluar dari kesepakatan itu dan mulai memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Teheran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika