REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Donald Trump memasukan 89 perusahaan antariksa dan teknologi China ke dalam daftar perusahaan yang berhubungan dengan militer. Perusahaan-perusahaan itu pun dilarang membeli dan menerima teknologi AS.
Rancangan yang dilihat kantor berita Reuters pada Senin (23/11) diprediksi akan semakin memperburuk hubungan Beijing dan Washington. Langkah ini dinilai akan merugikan perusahaan AS yang menjual suku cadang pesawat ke China.
Juru bicara Departemen Perdagangan AS yang merilis daftar tersebut menolak untuk berkomentar. Kementerian Luar Negeri China juga belum merespons permintaan komentar.
Commercial Aircraft Corp of China Ltd (COMAC), perusahaan China untuk bersaing dengan Boeing dan Airbus, masuk ke dalam daftar tersebut. Begitu pula dengan Aviation Industry Corporation of China (AVIC) dan 10 entitas terkait lainnya.
Daftar tersebut juga mencantumkan rancangan peraturan yang mengidentifikasi perusahaan China dan Rusia yang AS anggap produknya akan digunakan oleh militer atau yang bisa disebut military end user. Pemasok AS harus mendapatkan lisensi untuk menjual barang ke mereka.
Berdasarkan peraturan tersebut, pengajuan lisensi akan lebih banyak ditolak daripada diterima. Beberapa pekan sebelum turun jabatan, Trump meningkatkan tekanan terhadap China.
Sepuluh hari yang lalu ia mengungkapkan perintah eksekutif yang melarang individu atau perusahaan keuangan AS berinvestasi di perusahaan China yang Washington anggap dimiliki atau dikelola pemerintah China. Daftar terbaru ini muncul setelah Departemen Perdagangan AS memperluas definisi military end user pada April lalu.
Peraturan bulan April tidak hanya memasukan angkatan bersenjata dan polisi tapi juga orang atau entitas yang mendukung atau berkontribusi untuk menjaga dan memproduksi produk militer. Bahkan jika usaha utama mereka non-militer.
Larangan ekspor ini memberlakukan barang secara berbeda. Perangkat lunak komputer seperti alat pemroses kata, peralatan ilmiah seperti osiloskop digital diperlakukan berbeda dengan suku cadang pesawat. AS melarang penjualan mulai dari penyangga besi kotak kontrol hingga mesin pesawat.
Berita tentang daftar perusahaan China ini muncul di saat industri penerbangan AS ingin mendapatkan izin dari Negeri Tirai Bambu agar pesawat Boeing 737 MAX dapat terbang lagi. Pada Maret 2019, China menjadi negara pertama yang mengandangkan 737 MAX usai kecelakan pesawat di Indonesia dan Ethiopia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika