REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Pada 25 November 1998, pemerintahan Turki jatuh setelah kehilangan mosi tidak percaya akibat tuduhan korupsi. Majelis Turki memberikan suara mayoritas absolut 314 berbanding 214 yang mendukung mosi oposisi yang tidak percaya pada pemerintah Perdana Menteri Mesut Yilmaz.
Seperti dilansir laman BBC History, Yilmaz dituduh merusak penjualan 600 juta dolar AS bank negara. Dia juga mendapatkan tuduhan yang berhubungan dengan mafia Turki.
Meski demikian dia berulang kali membantah tuduhan itu. Dia mengatakan dijatuhkan oleh mafia dan langsung mengambil jalur hukum untuk membersihkan namanya.
Akibat jatuhnya pemerintahannya, Yilmaz memperingatkan ekonomi dan kebijakan luar negeri negara akan menderita. "Jika Anda menjatuhkan pemerintah ini, Anda akan membuat geng-geng itu tertawa," katanya.
"Dari semua pemerintah dulu dan sekarang, pemerintah kami paling bertekad untuk mengejar geng," ujarnya menambahkan. Hal itu dia katakan merujuk pada tindakan keras polisi terhadap kejahatan terorganisir yang menyebabkan penangkapan beberapa bos mafia terkemuka selama beberapa bulan terakhir.
Yilmaz berkuasa hampir 17 bulan sebelumnya setelah pemerintah pro-Islam pertama Turki dipaksa turun dari kekuasaan oleh militer. Dia telah mengakui bahwa dia diperkirakan akan kehilangan mosi percaya setelah mitra koalisi utama, Partai Republik Rakyat, menarik dukungannya dari koalisinya.
Runtuhnya pemerintahan Yilmaz terhitung pemerintah keempat yang runtuh sejak pemerintah sayap kanan Tansu Ciller jatuh dari kekuasaan pada 1995. Keruntuhan kala itu terjadi saat Turki berjuang untuk mengatasi inflasi tahunan sebesar 62 persen dan utang pemerintah yang tinggi.
Para wartawan mengatakan Turki menghadapi periode ketidakpastian politik lebih lanjut karena tidak ada penerus yang jelas sebagai perdana menteri. Presiden Suleyman Demirel sedang melakukan pembicaraan dengan fraksi lain di parlemen untuk melihat apakah ada yang mampu membentuk pemerintahan baru. Partai Kebajikan pro-Islamis merupakan partai terbesar yang ditentang keras oleh politisi sekuler Turki dan militer.
Namun terdapat dukungan kuat untuk pemilihan awal. Hal itu mungkin dilakukan pada April tahun depan, tetapi militer diperkirakan mendukung penundaan pemilihan sampai tahun 2000.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
