REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Jaksa Agung Amerika Serikat (AS) William Barr mengatakan Departemen Kehakiman tidak melihat bukti kecurangan dalam pemilihan presiden bulan lalu. Presiden Donald Trump terus mengajukan gugatan hukum untuk mengubah hasil pemilu.
"Hingga hari ini, kami tidak melihat adanya kecurangan dalam skala yang dapat berdampak hingga mengubah hasil pemilu," kata Barr, Jaksa Agung AS yang ditunjuk Trump, Selasa (2/12).
Bulan lalu Barr meminta jaksa-jaksanya untuk menggelar penyelidikan kecurangan yang dituduhkan Trump dan Partai Republik. Namun ia memperingatkan mereka untuk menghindari penyelidikan terhadap 'klaim khayalan atau dibuat-buat'.
Kandidat presiden Partai Demokrat Joe Biden berhasil mengalahkan Trump pada pemilihan 3 November lalu. Presiden terpilih mendapatkan 306 suara elektoral sementara Trump hanya 232. Biden juga unggul enam juta suara bila pemilu digelar dengan menghitung suara langsung.
Namun Trump menyuarakan klaim-klaimnya yang tanpa bukti. Pemerintah federal dan negara bagian sudah berkali-kali membantah klaim-klaim tersebut.
Tim kampanye Trump merespons pernyataan Barr dengan mengatakan Departemen Kehakiman tidak berusaha keras dalam menyelidiki tuduhan kecurangan. Tim hukum Trump selalu gagal dalam upaya mereka mengubah hasil pemilu di pengadilan.
Namun tampaknya gugatan-gugatan hukum tersebut bermanfaat secara politik. Jajak pendapat menunjukkan kini semakin banyak pendukung Partai Republik yang percaya pemilu digelar dengan tidak adil.
Pejabat pemungutan suara Negara Bagian Georgia meminta Trump berhenti menyuarakan klaim-klaimnya yang tanpa bukti. Kondisi itu membuat ia dan petugas pemilu lainnya terancam menjadi korban kekerasan.
"Seseorang akan terluka, seseorang yang tertembak, seseorang akan terbunuh, hal ini sudah terlalu jauh, hal ini harus berhenti," kata manajer sistem pemungutan suara Georiga, Gabriel Sterling.
Di Wisconsin, tim kampanye Trump meminta pengadilan tinggi negara bagian untuk membuang 221 ribu surat suara yang menurut mereka kurang informasi. Biden memenangkan negara bagian itu dengan 20 ribu suara.
Di sisi lain Biden fokus membentuk pemerintahannya sebelum pelantikan 20 Januari 2021 mendatang. Pada Selasa (1/12) kemarin ia mendesak Kongres meloloskan paket bantuan virus corona yang sudah tertahan selama berbulan-bulan.
Biden juga berjanji setelah dilantik sebagai presiden ia akan memberikan bantuan ekonomi lainnya. Pemerintah federal AS menyalurkan dana sekitar 12 miliar dolar AS per pekan melalui tunjangan pengangguran.
Dana itu untuk menopang pengeluaran, mengisi tabungan, dan mendorong perekrutan. Akan tetapi tenggat waktu bantuan itu akan habis pada akhir tahun. Banyak pihak yang meminta bantuan tersebut diperpanjang sementara vaksin virus corona didistribusikan.
Ketua Senat dari Partai Republik Mitch McConnell mengatakan Kongres harus memasukkan gelombang stimulus baru dalam undang-undang pengeluaran pemerintah yang harus diloloskan pada 11 Desember. Hal ini perlu dilakukan demi memecah kebuntuan dalam negosiasi paket bantuan tersebut.
Sekelompok anggota parlemen bipartisan meluncurkan paket bantuan senilai 908 miliar dolar AS. Biden mengatakan paket yang diloloskan Kongres satu bulan sebelum ia dilantik itu 'hanya awalnya'.
"Tim transisi saya sudah mengerjakan apa yang saya bawa ke Kongres untuk mengatasi sejumlah krisis yang kami hadapi, terutama krisis ekonomi dan Covid," kata Biden dalam sebuah acara di Wilmington, Delaware.
Ikuti Whatsapp Channel Republika