REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah Thailand yakin dapat menahan gelombang wabah virus corona terbaru tanpa perlu karantina nasional. Mereka mengandalkan pemerintah daerah untuk menahan penyebaran yang sebagian besar terjadi di antara pekerja makanan laut.
"Saya bisa pastikan pemerintah melakukan yang terbaik, Kementerian Kesehatan Masyarakat mengkonfirmasi ke saya hal ini bisa dikendalikan bila semua orang bekerja sama," kata Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dalam pidato yang disiarkan televisi, Kamis (24/12), dilansir The Associated Press.
Thailand cukup berhasil dalam menghadapi pandemi virus corona karena instrastruktur kesehatan masyarakat yang cukup baik. Masyarakat pun patuh pada anjuran memakai masker dan protokol-protokol kesehatan yang lain.
Namun pekan lalu jumlah kasus melonjak tajam di antara imigran asal Myanmar yang bekerja di pasar hidangan laut Provinsi Samut Sakorn. Jutaan imigran dari negara tetangga seperti Myanmar menjadi pekerja upah rendah di Thailand.
Sejak Ahad (20/12) lebih dari 1.000 imigran dinyatakan positif virus corona. Banyak orang Thailand yang bekerja atau tinggal di pasar ikan tersebut juga terinfeksi. Pasar itu memasok sebagian besar hidangan laut di Thailand.
Pemerintah Thailand mengatakan pelacak mengidentifikasi penularan terjadi pada konsumen besar. Pemerintah telah melakukan tes pada sekitar 10 ribu orang yang berisiko terinfeksi. Mereka juga melacak kasus yang bersumber dari pasar Samut Sakhon telah menyebar di 27 provinsi.
Kementerian Kesehatan Thailand mengkonfirmasi 67 kasus sehingga total kasus positif di negara itu menjadi 5.829 dan 60 kasus kematian. Kasus baru yang terjadi di antara pekerja imigran tidak dimasukan ke dalam laporan tersebut karena mereka sedang diperiksa ulang.
Strategi pemerintah Thailand untuk mengendalikan wabah ini adalah dengan membatasi pergerakan antarprovinsi. Samut Sakhon dinyatakan sebagai wilayah dengan 'yang sangat dikendalikan', di mana rumah sakit di lapangan mengisolasi pasien, toko-toko non-esensial ditutup, masyarakat harus bekerja dari rumah dan dilarang merayakan Tahun Baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
