REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sepuluh mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS), termasuk dua yang ditunjuk Donald Trump meminta presiden itu mengakui kekalahan. Mereka juga memperingatkan Trump untuk tidak mencoba melibatkan militer buat menyangkal hasil pemilihan presiden.

Dalam surat bersama yang dipublikasikan surat kabar Washington Post, para Menhan mengungkapkan kekhawatiran terbesar mereka di hari-hari terakhir pemerintahan Trump sebelum pelantikan Joe Biden. Trump memicu krisis yang mendorong militer melakukan intervensi agar dapat mempertahankan kekuasaan.

"Upaya melibatkan angkatan bersenjata AS dalam menyelesaikan sengketa pemilu akan membawa kami ke wilayah yang sangat berbahaya, tanpa hukum dan tak konstitusional," kata para Menhan dalam surat tersebut seperti dikutip the Guardian, Senin (4/1).

"Warga sipil dan perwira militer yang memerintahkan atau melakukan tindakan semacam itu akan bertanggung jawab, termasuk kemungkinan menghadapi hukuman pidana, atas konsekuensi berat tindakan mereka terhadap republik kami," tambah mereka.

James Mattis dan Mark Esper yang menjabat sebagai Menhan dalam pemerintahan Trump turut menandatangani surat tersebut. Pada Juni lalu Esper dengan terbuka bertolak belakang dengan Trump.

Saat itu, ia bersikeras mengatakan tidak ada alasan untuk memberlakukan undang-undang huru-hara yang mengizinkan militer turun ke jalan membubarkan pengunjuk rasa. Surat tersebut juga ditandatangani Dick Cheney, mantan Menhan di masa pemerintah George HW Bush dan Wakil Presiden George W Bush.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika