REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Volkan Bozkir menyuarakan keprihatinannya atas protes yang diwarnai kekerasan di Ibu Kota Washington DC. Hal ini setelah pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerbu Gedung Kongres AS,Capitol.
"Sebagai Presiden Majelis Umum PBB, saya sedih dan prihatin dengan perkembangan hari ini di Capitol di #WashingtonDC. AS adalah salah satu negara demokrasi utama dunia," cuit Bozkir di Twitter, Rabu (6/1).
"Saya percaya bahwa perdamaian dan penghormatan terhadap proses demokrasi akan berlaku di negara kita pada saat kritis ini," tulis diplomat asal Turki itu.
Capitol Hill diserbu oleh para pendukung Trump pada Rabu, saat anggota parlemen disiapkan untuk mengadakan sesi bersama Kongres. Secara tradisional sidang ini merupakan hal biasa untuk penghitungan dan peresmian suara elektoral.
Namun, kekacauan akibat ribuan perusuh yang bentrok dengan polisi di luar badan legislatif federal ini membuat kekacauan lebih besar. Mereka menerobos pintu dan jendela Capitol hingga akhirnya menuju ke lantai Senat.
"Pemandangan suram itu adalah noda yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam peralihan kekuasaan damai di AS," demikian laporan Anadolu.
Trump dan sekutu politiknya selama berbulan-bulan menuduh ia telah dicurangi dalam pemilu yang dimenangi oleh Joe Biden.
Hal ini memicu emosi di antara para pendukungnya dengan teori konspirasi yang telah berulang kali ditolak di pengadilan. Departemen Kehakiman juga tidak menemukan bukti untuk mendukung klaim Trump atas penipuan pemilih yang meluas.
Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan kemarahan atas penyerbuan Gedung Capitol AS oleh para pendukung Trump. "Kita semua kemarin melihat foto-foto yang meresahkan dari penyerbuan Kongres AS dan foto-foto ini membuat saya marah dan juga sedih," kata Merkel pada pertemuan kaum konservatif Jerman, Kamis.
"Saya menyesal sejak November Presiden Trump belum mengakui kekalahannya bahkan sampai kemarin," Merkel melanjutkan, seperti dilaporkan Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika