REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD — Menurut militer Pakistan setidaknya empat tentara dari Angkatan Darat Pakistan tewas dalam dua bentrokan terpisah pada Kamis (14/1) kemarin. Dalam sebuah pernyataan, disebutkan pasukan India memulai pelanggaran gencatan senjata "tanpa alasan" di sektor Dewa.
Dikutip dari Yenisafak pada Jumat (15/1), bentrokan itu awalnya menewaskan seorang tentara di sepanjang Garis Kontrol, perbatasan de facto yang membagi lembah Kashmir yang disengketakan antara India dan Pakistan. Bentrok saat itu semakin meluas.
Dalam persaingan untuk menguasai sebagian wilayah Kashmir, kedua negara kini semakin mengeklaimnya secara penuh. Meskipun nyatanya intervensi juga datang dari China yang ingin menguasai sebagian wilayah yang diperebutkan itu.
Walau demikian, India dan Pakistan yang masih berkonflik dipandang memiliki peluang lebih banyak untuk menduduki wilayah Kashmir. Terlebih, sejak keduanya mulai bersitegang dan bentrok beberapa kali di wilayah Himalaya sejak dua negara itu berpisah pada 1947 silam.
Menyoal bentrok Kamis kemarin, tiga tentara Pakistan diketahui kembali menjadi korban dalam baku tembak selama operasi melawan tempat persembunyian militan di Waziristan Utara, distrik barat laut dekat perbatasan Afghanistan. Menurut pemaparan militer, dua teroris termasuk seorang ahli IED [Alat Peledak yang Ditingkatkan] juga dikabarkan tewas dalam operasi berbasis intelijen tersebut.
Waziristan Utara, yang pernah dijuluki sebagai pusat militansi, adalah salah satu dari tujuh bekas wilayah suku semi-otonom di Pakistan di mana militer telah melakukan serangkaian operasi sejak 2014 untuk melenyapkan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Operasi berturut-turut telah mendorong TTP menuju negara tetangga, Afghanistan.
Namun, Islamabad mengeklaim jaringan teroris kini telah mendirikan pangkalan di seberang perbatasan untuk menyerang pasukan keamanan dan warga sipil Pakistan. Sebagai informasi, pada 2018 silam, badan-badan suku diberi status distrik dan digabungkan dengan provinsi Khyber Pakhtunkhwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika