Menteri Dalam Negeri Horst Seehofer mengatakan bahwa memberi perlakuan berbeda antara orang yang divaksin dan yang tidak divaksin sama saja dengan mewajibkan vaksinasi. Ia menentang gagasan mewajibkan vaksinasi Covid-19.
Lebih lanjut, Seehofer menyebut bahwa pihak swata mungkin saja akan menerapkan kebijakan tersendiri soal orang yang telah divaksin. Pihaknya tak bisa berbuat banyak selain mengingatkan bahwa hal itu bisa membuat masyarakat terbelah.
Maas kemudian mengatakan, pemerintah juga membatasi hak orang yang mengelola restoran, bioskop, teater, dan museum.
"Mereka memiliki hak untuk membuka kembali bisnis mereka di beberapa titik, jika ada kemungkinan untuk melakukannya," katanya, seraya menambahkan bahwa jika hanya ada orang yang divaksin di tempat-tempat seperti itu, mereka tidak dapat lagi membahayakan satu sama lain.
Maas mengakui ini mungkin menyebabkan ketidaksetaraan untuk "masa transisi". Di lain sisi, dia mengatakan langkah seperti itu akan dibenarkan berdasarkan konstitusi, selama ada alasan yang obyektif dan tidak memengaruhi layanan publik dasar.
Jerman telah memperpanjang langkah-langkah penguncian hingga setidaknya akhir Januari. Kanselir Angela Merkel telah mengajukan pertemuan dengan para pemimpin regional hingga Selasa untuk membahas pembatasan yang lebih ketat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
