Rabu 20 Jan 2021 14:05 WIB

Calon Bos Intel AS Janji Rilis Laporan Pembunuhan Khashoggi

Pemerintah Trump menolak merilis laporan menyeluruh mengenai pembunuhan Khashoggi

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih
Jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.
Foto: AP
Jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Calon Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS) yang ditunjuk Presiden terpilih Joe Biden berjanji merilis laporan mengenai pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi. Hal ini disampaikan Avril Haines dalam rapat konfirmasi di Senat.

Selasa (19/1) kemarin Senator Ron Wyden mengatakan Haines memiliki kesempatan 'untuk segera mengubah pelanggaran hukum dan kerahasiaan pemerintahan yang akan turun'. Lalu Wyden bertanya apakah Haines bersedia menyerahkan laporan apabila dikonfirmasi sebagai Direktur Intelijen Nasional.

Baca Juga

"Ya, Senator, tentu, saya akan mengikuti hukum," jawab Haines seperti dikutip Aljazirah.

Pada Desember 2019 lalu, Kongres meloloskan undang-undang pertahanan yang mewajibkan Kantor Direktur Intelijen Nasional merilis laporan mengenai pembunuhan Khashoggi dalam 30 hari. Khashoggi, penulis kolom Washington Post dan kritikus pemerintah Arab Saudi, dibunuh di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul pada Oktober 2018 lalu.

Organisasi hak asasi manusia dan pakar dari PBB mengecam pembunuhan tersebut. Anggota parlemen mendesak pemerintah Donald Trump untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.

Pada November 2018 media-media AS melaporkan badan inteljen AS, CIA, menyimpulkan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman yang memerintahkan pembunuhan tersebut. Washington menolak mendakwa pengeran yang kerap disebut MBS itu.  

Trump tetap mendukung Arab Saudi dan MBS walaupun ia ditekan untuk menuntut pertanggungjawaban atas kematian Khashoggi. Pemerintah Trump menolak merilis laporan menyeluruh mengenai pembunuhan Khashoggi.

Alasannya laporan tersebut akan mengungkapkan informasi yang membahayakan sumber-sumber dan metode intelijen nasional. Undang-undang tahun 2019 memerintahkan Kantor Direktur Intelijen Nasional memberikan bukti atau menjelaskan peran pejabat atau mantan pejabat atau tokoh politik Arab Saudi dalam pembunuhan tersebut.

Undang-undang itu juga meminta direktur intelijen untuk merilis daftar orang asing yang diyakini bertanggung jawab dalam pembunuhan Khashoggi. Entah mengetahui rencana atau membantu pembunuhan atau menghalangi proses penyelidikan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement