REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS), Australia, dan negara-negara lain prihatin dengan laporan kudeta militer Myanmar. Mereka mendesak Angkatan Bersenjata Myanmar atau Tatmadaw menghormati supremasi hukum.
"Amerika Serikat khawatir dengan laporan militer Burma (Myanmar) mengambil langkah-langkah yang merusak transisi demokrasi, termasuk menangkap State Counsellor Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam pernyataan Washington, Senin (1/2).
Ia mengatakan, saat ini, Presiden AS Joe Biden sedang mendapat arahan mengenai perkembangan situasi di Myanmar. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mendesak militer Myanmar untuk segera membebaskan Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya.
"Kami sepenuhnya mendukung penyelenggaraan Majelis Nasional dengan damai, konsisten dengan hasil pemilihan umum November 2020," kata Payne.
Situs berita Myanmar Now mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan, Suu Kyi dan pemimpin-pemimpin partai berkuasa National League for Democracy ditangkap pada Senin dini hari tadi. Sekitar pukul 06.30 stasiun televisi Myanmar Visual Television dan Myanmar Voice Radio mengunggah di Facebook mereka tidak bisa melakukan siaran seperti biasa.
Baca juga : Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Ditangkap
Ketegangan antara pemerintah sipil dan militer yang sangat kuat di Myanmar semakin memanas pekan lalu ketika juru bicara militer menolak untuk menyingkirkan kemungkinan kudeta dalam konferensi pers mingguan. Mayor Jenderal Zaw Min Tun menjelaskannya dengan mengatakan, militer akan 'mengikuti hukum yang sesuai dengan konstitusi'.
Menggunakan bahasa yang sama, Rabu (27/1) lalu dalam pidatonya di depan perwira senior, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan konstitusi bisa dibatalkan bila undang-undang tidak ditegakkan dengan benar. Kendaraan lapis baja juga muncul di beberapa kota besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika