REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Turki mengutuk keras kudeta militer di Myanmar yang terjadi pada 1 Februari 2021. Dalam sebuah pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan, sangat prihatin dengan perebutan kekuasaan yang terjadi di sana.
“Turki menentang segala jenis intervensi militer,” tulis pernyataan itu seperti dilansir dari laman Hurriyet Daily News, Senin (1/2).
Turki pun mendesak pembebasan dengan segera terhadap semua pemimpin terpilih dan warga sipil yang dilaporkan telah ditahan dalam kudeta. Turki menyerukan parlemen baru yang dibentuk oleh kebebasan masyarakat agar melakukan sidang secepat mungkin dan menghilangkan hambatan yang berada di hadapan pemimpin terpilih serta lembaga demokrasi. Negara tersebut juga berharap agar keadaan saat ini tidak memperburuk kondisi Muslim Rohingya Myanmar.
Sementara itu, Kedutaan Besar (Kedubes) Turki di Myanmar telah meminta warganya yang berada di negara itu untuk tidak keluar rumah, kecuali ada keperluan yang mendesak. Dalam pernyataan tertulis, kedutaan di Naypydaw mencatat bahwa keadaan darurat telah diumumkan di Myanmar dan angkatan bersenjata telah merebut kekuasaan.
Kedubes juga mengimbau rakyatnya untuk mengikuti perkembangan situasi melalui siaran lokal dan menghindari keramaian. Warga Turki di Myanmar dapat menghubungi kedutaan melalui telepon darurat, Twitter dan Facebook, selama saluran telepon masih tersedia.
Baca juga : Alquran Jawab Semua Masalah Hidup, Jaime Brown Jadi Mualaf
“Dapat dipahami bahwa banyak pejabat senior pemerintahan ditahan, saluran televisi dan saluran telepon genggam terputus di seluruh neger, dan akses internet nirkabel dibatasi atau terputus di beberapa wilayah,” kata Wakil Presiden Myint Swe setelah ditunjuk sebagai penjabat presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika