Selasa 02 Feb 2021 21:32 WIB

Pengamat: Indonesia tak Mungkin Seperti Myanmar

Demokrasi di Indonesia disebut sudah terkonsolidasi dengan baik.

Foto: AP/Thein Zaw

Penjual jalanan membaca koran di jalan menuju kuil Buddha Shwedagon di Yangon, Myanmar, Selasa, 2 Februari 2021. Ratusan anggota Parlemen Myanmar tetap terkurung di dalam perumahan pemerintah mereka di ibu kota negara itu pada Selasa, sehari setelah militer melancarkan kudeta dan menahan politisi senior termasuk pemenang Nobel dan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Adi Prayitno meyakini dinamika politik kudeta pemerintahan yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021 tidak mungkin akan terjadi di Indonesia. Keyakinan itu muncul berdasarkan beberapa hal, salah satunya karena demokrasi di Indonesia berjalan sangat baik.

"Tak mungkin ada kudeta militer. Di Indonesia demokrasinya sudah terkonsolidasi. Elite, pers, dan civil society kuat," kata Adi Prayitno di Jakarta, Selasa.

Baca Juga

Pada Senin dini hari, 1 Februari, pasukan militer Myanmar menahan pemimpin defacto Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh di partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa. Selanjutnya, militer mengambil alih kendali negara. Kudeta terjadi setelah ketegangan meningkat antara pemerintah sipil Suu Kyi dan militer terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum.

Sejak 2011, Myanmar bergerak menuju pemerintahan demokratis setelah berada di bawah rezim militer. Aung San Suu Kyi menjadi tokoh demokrasi di negara itu.Pada 2015, Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) terpilih memimpin negara melalui pemungutan suara.

Pada 1 Februari, Suu Kyi seharusnya melanjutkan masa jabatan periode kedua. Namun, militer mengambil alih pemerintahan dengan tuduhan adanya kecurangan dalam pemungutan suara.

Adi Prayitno yakin kudeta termasuk seperti sekarang di Myanmart idak akan terjadi lagi di Indonesia.Menurut Adi, Indonesia tidak punya sejarah kudeta militer, tetapi tetap perlu antisipasi. Tentara atau aparat harus dijauhkan dari urusan politik.

"Biarkan mereka bekerja secara profesional, mengurus keamanan dan ketertiban sosial. Tak usah digoda ke politik," kata Adi.

Adi menyebutkan ada hal lebih penting yang harus negara ini pikirkan, yakni krisis kesehatan dan ekonomi."Semua pihak mesti solid, jaga sikap, dan setop pertikaian," kata Adi.

Ujang Komarudin juga mengatakan hal serupa bahwadi Indonesia tidak ada tradisi kudeta militer. Jika melihat kondisi politik saat ini, kudeta militer di Indonesia tak akan terjadi."TNI masih loyal terhadap Presiden. Namun, segala kemungkinan harus tetap diantisipasi," kata Ujang.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo perlu memilih sosok yang loyal dan dekat untuk posisi Panglima TNI. Ujang juga mengajak semua pihak untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa."Bergotong royong menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Disiplin menjaga protokol kesehatanagar tak banyak lagi anak bangsa yang jadi korban Covid-19," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika