REPUBLIKA.CO.ID, BELGRADE -- Keputusan Kosovo untuk membuka kedutaan besar di Yerusalem, berdasarkan kesepakatan dengan Israel tentang pembentukan hubungan diplomatik, memicu reaksi beragam dari masyarakat negara itu.

Kosovo dan Israel secara resmi menjalin hubungan diplomatik pada Senin kemarin. Selain itu, Kosovo mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sejumlah warga Kosovo berpendapat bahwa negara itu tidak boleh membuka kedutaan besar di Israel, sementara yang lain mengatakan setiap langkah dapat diambil untuk kepentingan negara.

Behar Beqiri, warga ibu kota Pristina, menggarisbawahi bahwa menurut resolusi PBB, Kosovo seharusnya tidak membuka kedutaan di Yerusalem dan negara itu tidak boleh memiliki kedutaan besar di Israel.

"Israel adalah tanah yang diduduki, yang sebenarnya milik Palestina. Israel adalah negara yang dibuat oleh AS. Oleh karena itu, kami tidak menerima pembukaan kedutaan di Yerusalem maupun di Tel Aviv," kata Beqiri.

Warga lain Sejdi Halimi menegaskan bahwa keputusan negaranya untuk membuka kedutaan di Yerusalem diambil oleh pemerintah Kosovo dan AS, sehingga apa yang dikatakan rakyat tidak ada artinya.

"Anda bisa meminta seluruh Kosovo, tapi ketika pemerintah Kosovo dan AS memutuskan, letakkan bendera di sana. Tidak ada cara lain," kata Halimi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika