REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Mesir memimpin pertemuan darurat Liga Arab dengan para Menteri Luar Negeri negara-negara Arab untuk membahas persatuan regional dan perlindungan hak-hak rakyat Palestina. Seperti dilansir dari Alarabiya, Senin (8/2), pertemuan tersebut berfokus pada menghidupkan kembali proses perdamaian Israel-Palestina. Diskusi ini juga membahas kebijakan Amerika Serikat untuk Palestina.
Selama ini, hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Palestina tegang di bawah pemerintahan Donald Trump. Terlebih, setelah Amerika menyetujui rencana Israel untuk mencaplok sebagian besar wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Pakar PBB kemudian menyatakan bahwa langkah tersebut adalah visi "apartheid abad ke-21". Aneksasi tersebut juga disebut akan menjadi pelanggaran serius terhadap piagam PBB dan Konvensi Jenewa dan hanya akan meningkatkan pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat.
Israel telah menduduki Tepi Barat sejak Perang 1967. Saat ini, ada sekitar 475 ribu pemukim Yahudi di Tepi Barat yang tinggal di komunitas yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, di tengah-tengah sekitar 2,8 juta orang Palestina.
Pertemuan darurat itu diadakan atas permintaan Mesir dan Yordania. Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab Hossam Zaki mengatakan, pertemuan itu akan menekankan pada dasar-dasar yang terkait dengan perjuangan Palestina dan persatuan negara Arab.
Para menteri luar negeri Arab juga diharapkan untuk membahas hasil positif dari KTT Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang diadakan di al-Ula Arab Saudi pada bulan Desember dan implikasinya terhadap proses perdamaian Timur Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
