REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Kepresidenan Palestina mengecam keras pernyataan rasis anggota parlemen Belanda Geert Wilders baru-baru ini yang menyangkal hak rakyat Palestina atas tanah air bersejarah mereka.
Melalui siaran pers, Kepresidenan menekankan bahwa “Palestina adalah tanah air bersejarah rakyat Palestina, yang negara kemerdekaannya telah diakui secara internasional di tanah air ini, bukan di tempat lain.”
Kepresidenan kembali menegaskan bahwa “perdamaian dan keamanan di kawasan hanya dapat dicapai melalui pembentukan negara Palestina ini.”
“Nasib dan pilihan rakyat Palestina ditentukan sendiri oleh rakyat Palestina melalui perwakilan sah mereka, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO),” kata Kepresidenan.
“Geert Wilders dan yang lainnya, terlepas dari jabatan atau pengaruh mereka, tidak berhak menentukan nasib rakyat Palestina,” lanjut pernyataan tersebut.
Kecaman Palestina itu muncul sebagai tanggapan atas pernyataan Wilders yang mengabaikan hak-hak serta hubungan bersejarah rakyat Palestina dengan tanah mereka.
Wilders merupakan politisi ekstremis sayap kanan anti-Islam sekaligus pemimpin Partai Kebebasan (PVV) serta dikenal karena dukungan kuat terhadap pendudukan Israel.
Selama beberapa tahun belakangan anggota parlemen itu telah mengadvokasi hak Israel untuk membangun pemukiman di Tepi Barat.
Wilders juga kerap mengulangi gagasan bahwa Yordania adalah Palestina dan menyarankan bahwa isu Palestina dapat diselesaikan melalui dislokasi rakyat Palestina ke Yordania.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
